Penulis: Fanny Ardhianti

CHANNELNESIA, JAMBI – Aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), Provinsi Jambi, teridentifikasi berdampak terhadap kawasan hutan seluas 119,32 hektare berdasarkan hasil analisis geospasial.

Temuan tersebut terungkap dalam operasi terpadu penertiban kawasan hutan yang dilakukan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) bersama Balai Besar TNKS dan sejumlah unsur pemerintah serta aparat penegak hukum.

Operasi berlangsung pada 5 November 2026 dengan menyasar sejumlah titik di wilayah Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Merangin.

Salah satu lokasi yang menjadi perhatian petugas adalah kawasan Sungai Penetai, Desa Muara Hemat, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci.

Berdasarkan hasil analisis geospasial, area yang teridentifikasi terdampak aktivitas pertambangan ilegal di wilayah Penetai mencapai 119,32 hektare.

Kepala Seksi TNKS Wilayah I Kerinci, David, menyampaikan bahwa hasil identifikasi tersebut menjadi bagian penting dalam upaya perlindungan kawasan konservasi dan penanganan dampak aktivitas pertambangan ilegal.

Operasi Menyasar Tiga Lokasi

Dalam pelaksanaan tahap awal, tim gabungan melakukan penyisiran di tiga lokasi.

Pertama, wilayah Penetai, Desa Muara Hemat, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci.

Kedua, Desa Air Liki, Kecamatan Tabir Barat, Kabupaten Merangin.

Ketiga, Desa Baru Pangkalan Jambu, Kecamatan Pangkalan Jambu, Kabupaten Merangin.

Operasi tersebut melibatkan Satgas PKH, Balai Besar TNKS, Pemerintah Provinsi Jambi, Korem 042/Garuda Putih, Polda Jambi, Kejaksaan Tinggi Jambi, serta unsur pemerhati lingkungan hidup.

David menjelaskan bahwa Balai Besar TNKS memiliki peran dalam mendukung identifikasi kerusakan, perlindungan keanekaragaman hayati, serta penyiapan langkah pemulihan ekosistem kawasan terdampak.

Dalam operasi tersebut, petugas juga memasang papan penguasaan kembali kawasan hutan oleh pemerintah sebagai bentuk penegasan terhadap status kawasan konservasi.

Satgas PKH Telusuri Pemodal hingga Dugaan Backing

Penertiban tidak hanya diarahkan untuk menghentikan aktivitas pertambangan di lapangan.

Satgas PKH juga melakukan penelusuran terhadap pihak-pihak yang diduga berada di balik operasional tambang emas ilegal tersebut.

Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, menyampaikan bahwa penelusuran mencakup pihak yang diduga berperan sebagai pemodal, pengendali kegiatan, pemasok bahan bakar minyak (BBM), hingga pihak yang diduga memberikan perlindungan atau menjadi backing.

Petugas juga melakukan penelusuran terhadap alat berat yang digunakan dalam aktivitas pertambangan.

Barita menegaskan bahwa penertiban harus dilakukan secara tegas, terpadu, berkelanjutan, dan hingga tuntas.

Menurutnya, penindakan tidak semestinya berhenti pada penghentian aktivitas pertambangan, tetapi juga harus mengungkap jaringan yang menopang praktik ilegal tersebut.

Langkah ini menjadi penting karena aktivitas tambang ilegal dalam kawasan konservasi berpotensi melibatkan rantai pendukung yang lebih luas dibandingkan pekerja yang ditemukan di lokasi.

Meski demikian, pihak-pihak yang diduga terlibat tetap harus melalui proses pemeriksaan dan pembuktian sesuai ketentuan hukum.

Kejati Jambi Ungkap Temuan Bekas Galian di Lokasi Lain

Dalam perkembangan penertiban di kawasan TNKS, Kejaksaan Tinggi Jambi juga menyampaikan temuan bekas aktivitas PETI di wilayah Penetai dan perbatasan Kabupaten Kerinci dengan Merangin.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jambi, Nolly Wijaya, menjelaskan bahwa dalam pemeriksaan lapangan, tim tidak menemukan aktivitas penambangan yang sedang berlangsung.

Namun, petugas menemukan sejumlah bekas galian tambang yang diperkirakan memiliki luas sekitar 3,5 hektare.

Tim gabungan juga memasang tiga papan larangan serta membongkar dan membakar pondok-pondok yang berdasarkan pemeriksaan diketahui digunakan sebagai sarana pendukung aktivitas pertambangan ilegal.

Temuan 3,5 hektare tersebut merupakan hasil pemeriksaan lapangan yang dilaporkan Kejati Jambi dan harus dibedakan dari angka 119,32 hektare hasil analisis geospasial di wilayah Penetai.

Perbedaan metode, lokasi, dan cakupan pengukuran tersebut penting agar data kerusakan kawasan tidak disajikan secara keliru.

Ancaman Pidana dan Pemulihan Kawasan

Aktivitas pertambangan tanpa izin di dalam kawasan taman nasional bukan hanya persoalan perizinan usaha.

Kegiatan tersebut berpotensi mengganggu ekosistem hutan, merusak habitat satwa liar, serta mengancam kelestarian keanekaragaman hayati yang menjadi bagian penting kawasan konservasi TNKS.

Satgas PKH menyebut pihak yang terbukti terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan perundang-undangan terkait pemberantasan perusakan hutan, pertambangan mineral dan batu bara, konservasi sumber daya alam hayati, serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Penegakan hukum juga dapat dikembangkan melalui ketentuan tindak pidana pencucian uang apabila ditemukan unsur pidana yang berkaitan.

Satgas PKH menegaskan bahwa penguasaan kembali kawasan hutan oleh negara tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pihak-pihak yang terbukti terlibat.

Dengan teridentifikasinya area terdampak seluas 119,32 hektare, pekerjaan pemerintah tidak berhenti pada pemasangan plang dan penertiban lokasi.

Penelusuran jaringan pendukung, penegakan hukum, serta pemulihan ekosistem menjadi bagian penting untuk memastikan kawasan konservasi tersebut tidak kembali menjadi sasaran eksploitasi ilegal.

Sumber: Balai Besar TNKS, Satgas PKH, Kejaksaan Tinggi Jambi