SITUBONDO, CHANNELNESIA - Sabtu, 17 Oktober 2026
Jangan pernah bilang Situbondo kaya. Jangan pernah bilang Situbondo mandiri. Karena angka tidak pernah berbohong, tapi pejabat sering.
CHANNELNESIA bongkar Perbup Situbondo No.70 Tahun 2025, yang diubah dengan Perbup No.5 dan No.13 Tahun 2026, serta dokumen Perubahan KUA-PPAS yang sedang digodok DPRD di bawah Ketua Mahbub Junaidi. Di sana tertulis jelas, dengan tinta hitam yang tajam:
Total Anggaran Pendapatan Daerah Situbondo 2026: Rp 1.517.720.732.687 di APBD Murni, naik jadi Rp 1,601 Triliun di P-APBD. Belanjanya bahkan lebih gila: Rp 1,760 Triliun.
Rp 1,76 Triliun! Uang yang dikelola Bupati Rio untuk 132 desa, untuk jalan berlubang, untuk banjir dan kekeringan.
Tapi dari mana uang itu?
1. DANA PUSAT: Rp 1,30 TRILIUN - SANG MAJIKAN YANG MENGATUR NAPAS
Inilah fakta paling menampar. Rp 1.301.811.048.853 atau Rp 1,30 Triliun adalah uang transfer. Uang dari Jakarta. Uang dari pajak yang kau bayar saat beli rokok, beli bensin, beli motor.
Dirinci: Rp 1.220.876.302.453 adalah Transfer Pemerintah Pusat langsung. Di dalamnya ada DAU Rp 797 Miliar, ada DAK, ada DBH, ada Dana Desa Rp 119,87 Miliar yang kini dipangkas 20% oleh pusat - per desa di Situbondo kini cuma dapat recehan Rp 260-370 juta, tidak cukup untuk bangun jalan 100 meter.
Jadi paham? 80% napas APBD Situbondo itu dari Jakarta.
Ketika Jakarta batuk karena efisiensi anggaran nasional (TKD dipotong dari Rp 919 Triliun jadi Rp 692 Triliun), Situbondo langsung sesak napas. Makanya Bupati harus ajukan P-APBD, makanya ada pos Belanja Tidak Terduga (BTT) Rp 26,09 Miliar untuk mitigasi banjir November-Desember, karena uang tidak cukup.
2. PAD: Rp 315,2 MILIAR - KERINGAT YANG KECIL DAN ASIN
Inilah yang menyedihkan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Situbondo hanya Rp 315,2 Miliar.
Hanya 19% dari total pendapatan. Itu pun naik dari tahun lalu yang cuma Rp 271,6 Miliar.
Apa itu PAD? Pajak hotel, pajak restoran, retribusi pasar, parkir, hasil BUMD. Semua keringat orang Situbondo sendiri.
Tapi keringat itu kecil. Sangat kecil dibanding ketergantungan pada Jakarta. Artinya, Situbondo belum bisa berdiri di atas kaki sendiri. Masih ngemis ke pusat.
Lihat perbandingan ini:
- Dana Desa untuk 132 desa: Rp 119,87 Miliar (turun)
- DBHCHT untuk rokok: Rp 31,6 Miliar
- PAD untuk seluruh kabupaten: Rp 315,2 Miliar
- Dana Pusat yang masuk: Rp 1.220 Triliun
Jelas? Situbondo itu bukan kabupaten kaya. Situbondo itu kabupaten yang hidup dari belas kasihan transfer pusat.
Jika DAU telat cair, gaji ASN telat. Jika DAK dipotong, jalan tetap berlubang. Jika DBHCHT dipotong 48% seperti tahun ini, 49.841 orang peserta BPJS Berantas terancam.
Itulah APBD 2026 Situbondo. Rp 1,6 Triliun yang terlihat besar di atas kertas, tapi 80%-nya bukan milik Situbondo.
Pertanyaannya kini: Dengan PAD hanya Rp 315 Miliar, sampai kapan Situbondo bisa bertahan jika Jakarta terus memangkas?
CHANNELNESIA akan terus mengawasi, karena angka Rp 1,6 Triliun itu bukan sekadar angka, itu adalahg nasib 132 desa.
Sumber: Perbup Situbondo 70/2025, Perbup Perubahan 13/2026, Dokumen P-APBD KUA-PPAS 2026 DPRD Situbondo, BPK RI (Ubay)