JAKARTA Simpang siur mengenai status kepegawaian puluhan ribu Manajer Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih akhirnya menemui titik terang. Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota secara tegas membantah pernyataan pihak Danantara yang sebelumnya menyebutkan bahwa para manajer tersebut tidak berstatus sebagai pegawai BUMN. Saat memberikan keterangan di Istana Jakarta pada hari Rabu 23 September 2026 Joao memastikan bahwa para manajer Kopdes Merah Putih resmi menyandang status kepegawaian BUMN di bawah naungan Agrinas.

Lebih rinci Joao memaparkan bahwa para manajer ini akan diikat dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau kontrak PKWT dengan durasi dua tahun penuh. Setelah masa penugasan awal tersebut rampung perusahaan akan menggelar evaluasi menyeluruh sesuai kebutuhan BUMN. Menurut Joao terbuka kemungkinan para manajer ini nantinya akan menerima penugasan baru di luar lingkup Koperasi Desa Merah Putih bergantung pada hasil evaluasi dan kebijakan perusahaan ke depan.

Menjawab keresahan publik terkait belum adanya hak finansial yang turun Joao memberikan penjelasan yang logis. Ia menekankan bahwa para manajer Kopdes belum berhak menuntut atau menerima gaji apabila mereka belum secara resmi ditempatkan di gerai masing masing untuk mulai bekerja. Ia menilai merupakan hal yang sangat wajar apabila seseorang yang baru melamar dan belum mulai melaksanakan pekerjaannya belum berhak mendapatkan bayaran.

Pernyataan lugas dari Dirut Agrinas ini sekaligus menepis keterangan yang sempat dilontarkan oleh COO Danantara sekaligus Kepala BUMN Dony Oskara pada hari Selasa 22 September 2026. Dony sebelumnya mengklaim bahwa para manajer Kopdes dan Kampung Nelayan Merah Putih hanya ditugaskan di bawah naungan PT Agrinas sebagai bentuk masa pembinaan selama dua tahun dan nantinya tidak akan berstatus sebagai pegawai BUMN.

Di tengah polemik status kepegawaian tersebut nasib puluhan ribu calon pekerja masih terkatung katung. Tercatat sekitar 28.626 orang manajer Kopdes yang dipastikan sudah siap kerja oleh Menteri Koperasi Ferry Juliantono saat ini masih harus bersabar menanti kepastian penempatan resmi dari pemerintah agar mereka bisa segera bertugas.

Sumber kompas.com