CHANNELNESIA, SAMARINDA – Penanganan dugaan tindakan tidak profesional oleh ajudan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) terhadap mahasiswa di Samarinda memasuki tahap lanjutan. Anggota Polri yang sebelumnya bertugas sebagai ajudan Gubernur Rudy Mas’ud, Brigadir Asky Rizal Toding, telah ditarik dari tugas tersebut dan dikembalikan ke kesatuan asalnya. Namun, pemeriksaan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri masih berjalan, sementara keputusan mengenai sanksi belum ditetapkan.

Perkembangan ini menjadi perhatian setelah rekaman insiden antara ajudan dan mahasiswa Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Samarinda beredar luas di media sosial. Peristiwa tersebut terjadi pada Senin, 19 Oktober 2026, di kawasan Masjid Nurul Mukminin, kompleks perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Insiden itu berlangsung ketika mahasiswa menyampaikan aspirasi terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kaltim. Dalam rekaman yang beredar, ajudan terlihat bersinggungan secara fisik dengan demonstran dan menepis ponsel yang digunakan untuk merekam kejadian.

Peristiwa tersebut kemudian memicu perhatian publik dan mendorong permintaan penjelasan mengenai sikap petugas yang mengawal kepala daerah ketika masyarakat menyampaikan pendapat.

Ajudan menyampaikan permintaan maaf

Setelah video kejadian menjadi sorotan, Asky Rizal Toding menyampaikan permohonan maaf melalui video klarifikasi. Ia mengakui tindakannya berlebihan dan menyatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi secara spontan.

“Saya menyadari bahwa tindakan saya tersebut adalah sebuah kesalahan dan telah menimbulkan ketidaknyamanan serta tidak ada pembenaran atas perbuatan saya,” ujar Asky dalam video klarifikasinya.

Ia juga menyatakan bahwa tindakannya dilakukan tanpa instruksi dari pihak mana pun serta berjanji tidak mengulangi perbuatan serupa.

Permintaan maaf tersebut menjadi salah satu perkembangan setelah insiden, tetapi tidak serta-merta mengakhiri pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Penentuan ada atau tidaknya pelanggaran disiplin maupun kode etik tetap menjadi kewenangan institusi kepolisian berdasarkan hasil pemeriksaan.

Kapolda: Pemeriksaan tetap berjalan

Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Endar Priantoro memastikan bahwa penarikan anggota dari tugas ajudan tidak menghentikan proses pemeriksaan.

“Kita sudah melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan. Karena kebetulan persoalannya adalah anggota Polda Kalimantan Utara. Kita berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Polda Kaltara dan tindak lanjutnya adalah penarikan yang bersangkutan, kemudian pemeriksaan yang bersangkutan,” kata Endar, sebagaimana diberitakan media lokal pada 21 Oktober 2026.

Asky diketahui merupakan anggota Brimob Polda Kalimantan Utara yang diperbantukan untuk menjalankan tugas sebagai ajudan Gubernur Kaltim. Koordinasi lintas satuan dilakukan karena pemeriksaan menyangkut personel yang berasal dari kesatuan berbeda.

Hingga perkembangan yang diberitakan pada 21–22 Oktober 2026, belum ada keputusan final mengenai sanksi terhadap anggota tersebut. Karena itu, penarikan dari tugas ajudan perlu dibedakan dari hasil akhir pemeriksaan etik atau disiplin.

Gubernur temui demonstran dan menerima tuntutan

Persoalan ini kembali menjadi perhatian saat Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat menggelar demonstrasi di depan Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, pada Rabu, 21 Oktober 2026.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa dan masyarakat menyampaikan berbagai tuntutan, mulai dari penanganan karhutla, penindakan terhadap perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran lahan, kewajiban reklamasi pascatambang, persoalan kelangkaan bahan bakar minyak, hingga pemadaman listrik bergilir.

Massa juga menyoroti dugaan tindakan tidak profesional ajudan gubernur dan meminta adanya tindak lanjut terhadap insiden sebelumnya.

Gubernur Rudy Mas’ud menemui demonstran dan menyatakan kesediaannya membawa aspirasi masyarakat ke pemerintah pusat.

“Kami akan mendatangi langsung pemerintah pusat di Jakarta untuk menyampaikan seluruh aspirasi dan tuntutan masyarakat Kalimantan Timur,” kata Rudy di hadapan demonstran.

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah tuntutan masyarakat mengenai sejumlah persoalan daerah yang dinilai memerlukan perhatian pemerintah.

Pengawasan publik menanti hasil pemeriksaan

Perkembangan kasus ini menempatkan dua hal sebagai perhatian utama: kepastian proses pemeriksaan terhadap anggota kepolisian dan tindak lanjut pemerintah terhadap aspirasi masyarakat.

Di satu sisi, institusi kepolisian perlu memastikan pemeriksaan berjalan secara profesional dan transparan sesuai mekanisme yang berlaku. Di sisi lain, pemerintah daerah perlu memberikan kejelasan mengenai tindak lanjut atas tuntutan yang telah disampaikan demonstran.

Penarikan anggota dari tugas ajudan merupakan langkah administratif yang telah diberitakan. Namun, keputusan mengenai tanggung jawab etik atau disiplin harus menunggu hasil pemeriksaan resmi.

Bagi masyarakat, keterbukaan mengenai perkembangan pemeriksaan menjadi penting agar penanganan insiden tidak berhenti pada permintaan maaf maupun pergantian penugasan semata.

Hingga 22 Oktober 2026, belum ditemukan pengumuman resmi yang memastikan hasil akhir pemeriksaan Propam atau sanksi final terhadap Asky Rizal Toding. Oleh sebab itu, perkembangan perkara tetap perlu dipantau berdasarkan keterangan resmi kepolisian.(Fn)

Sumber: Polda Kalimantan Timur