SAMARINDA, CHANNELNESIA – Pemerintah Kota Samarinda berharap bantuan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sekitar Rp20 miliar dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat dimanfaatkan untuk pembangunan sumur bor di sejumlah kawasan yang mengalami krisis air bersih.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menyampaikan bahwa pemerintah kota telah mengusulkan agar dukungan anggaran tersebut turut diarahkan untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat, khususnya di wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan pasokan air bersih.
Menurut Andi Harun, sejumlah kawasan yang membutuhkan perhatian antara lain wilayah intake Bentuas, Makroman, dan Palaran.
"Pemkot Samarinda telah mengusulkan agar provinsi mengalokasikan bantuan tersebut untuk pengadaan sumur bor di wilayah krisis air bersih seperti kawasan intake Bentuas, Makroman, dan Palaran," ujar Andi Harun di Samarinda, Kamis (29/10/2026).
Pemkot Belum Menerima Bantuan
Andi Harun menjelaskan bahwa hingga pernyataan tersebut disampaikan, Pemkot Samarinda belum menerima bantuan yang dimaksud. Pemerintah kota sementara menggunakan belanja tidak terduga (BTT) untuk mendukung penanganan karhutla setelah menetapkan status darurat.
Ia juga menyebutkan bahwa dukungan pemerintah provinsi tidak harus diberikan dalam bentuk transfer uang tunai. Pemerintah kota membuka kemungkinan bantuan diwujudkan melalui program yang dikerjakan langsung oleh pemerintah provinsi maupun penyediaan peralatan.
“Bantuan tidak harus berupa uang tunai, Pemkot siap menerima dalam bentuk program yang dikerjakan langsung oleh provinsi maupun dalam wujud peralatan,” katanya.
Usulan pembangunan sumur bor menjadi salah satu perhatian karena dampak kemarau tidak hanya berkaitan dengan kebakaran lahan, tetapi juga ketersediaan air bersih bagi masyarakat.
Penanganan Karhutla dan Krisis Air Perlu Berjalan Bersamaan
Persoalan karhutla dan krisis air bersih memiliki keterkaitan dalam kondisi kemarau berkepanjangan. Ketika sumber air mengalami penurunan, upaya pemadaman kebakaran di sejumlah kawasan juga dapat menghadapi tantangan tambahan.
Karena itu, pemanfaatan dukungan anggaran untuk pembangunan sumur bor dinilai dapat memberikan manfaat lebih luas, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah dengan keterbatasan akses air.
Namun, realisasi bantuan tersebut masih menunggu proses koordinasi dan keputusan pemerintah provinsi. Publik juga perlu mengetahui secara terbuka bagaimana alokasi anggaran dilakukan, wilayah mana yang menjadi prioritas, serta bentuk program yang akan direalisasikan.
Bagi Samarinda, dukungan penanganan karhutla tidak hanya berkaitan dengan pemadaman api, tetapi juga perlu menyentuh persoalan dasar yang dirasakan masyarakat selama kemarau, termasuk kebutuhan air bersih.
Sumber: Pemerintah Kota Samarinda.