Penulis: Fanny Ardhianti
CHANNELNESIA, SURABAYA – Dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya terungkap di sekitar kawasan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Benowo. Solar yang seharusnya digunakan untuk menunjang operasional truk pengangkut sampah diduga dipindahkan dari tangki kendaraan dan dijual kembali kepada pihak lain.
Pengungkapan tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai pengawasan penggunaan BBM operasional kendaraan milik pemerintah daerah. Terlebih, praktik yang kini tengah diusut itu disebut telah berlangsung dalam kurun waktu lama.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi membenarkan telah menerima laporan dari Kepala DLH Surabaya, M. Fikser, mengenai dugaan pengalihan solar dari tangki truk pengangkut sampah.
Eri menyebut praktik tersebut bukan persoalan baru. Bahkan, berdasarkan laporan yang diterimanya, aktivitas pengambilan solar dari tangki kendaraan dan pengalihannya ke tempat lain diduga telah berlangsung selama puluhan tahun.
"Saya menerima laporan dari Kepala DLH Pak Fikser, masalah BBM yang puluhan tahun BBM ini diambil dari tangki truk, dioper lagi ke tempat lain," kata Eri, Minggu (8/11/2026).
Eri meminta seluruh jajaran Pemerintah Kota Surabaya berani mengungkap apabila terdapat praktik penyimpangan di lingkungan perangkat daerah. Ia juga menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada pemeriksaan internal.
"Aktivitas jual beli solar subsidi di sekitar TPA Benowo ini saya pastikan diproses hukum. Matur nuwun teman-teman DLH yang sudah berani bongkar hal-hal tidak benar seperti ini," tegasnya.
Berawal dari Aktivitas Mencurigakan di Sekitar GBT
Kepala DLH Kota Surabaya M. Fikser menjelaskan, pengungkapan dugaan penyalahgunaan solar tersebut bermula ketika tim DLH melakukan survei lapangan dalam rangka persiapan penilaian Adipura.
Saat berada di kawasan Surabaya Barat, tepatnya di sekitar Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), petugas melihat sebuah truk pengangkut sampah yang seharusnya langsung meninggalkan kawasan justru berhenti di lokasi lain.
Aktivitas tersebut menimbulkan kecurigaan petugas. Kepala Bidang Kebersihan dan Pemberdayaan Lingkungan Hidup DLH Surabaya, Wasis Sutikno, bersama Sekretaris DLH Maria Agustin Yuristina kemudian melakukan pengecekan.
Saat diperiksa, sopir truk terlihat panik ketika ditanya mengenai sejumlah galon yang berada di lokasi.
"Pada saat mereka datang semacam gerebek, supirnya ada agak sedikit panik, karena kemudian mereka bertanya ini galon apa, isinya apa. Jawabnya sudah pada enggak benar, sudah mencurigakan," ungkap Fikser.
Pemeriksaan kemudian berlanjut ke sebuah gudang di sekitar lokasi. Petugas menemukan banyak galon yang berisi bahan bakar jenis solar.
"Ternyata benar itu adalah solar. Mereka coba melihat lagi lebih ke dalam, ada suatu tempat gudang, begitu dibuka banyak galon-galon yang ada di sana," jelasnya.
Temuan tersebut menjadi dasar bagi DLH untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengemudi yang diduga terlibat dalam aktivitas pemindahan BBM.
Dua Sopir Diperiksa, Pengakuan Berbeda soal Lama Praktik
DLH Surabaya selanjutnya memanggil dua orang sopir truk pengangkut sampah untuk menjalani pemeriksaan internal dan pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP).
Dalam pemeriksaan awal, kedua sopir disebut mengaku baru melakukan pemindahan solar selama kurang lebih dua bulan. Namun, setelah dimintai keterangan lebih lanjut, muncul pengakuan berbeda.
Salah seorang sopir mengaku telah melakukan praktik tersebut selama sekitar lima tahun. Sementara itu, sopir lainnya diduga telah menjalankan aktivitas serupa dalam kurun waktu lebih lama.
Perbedaan keterangan tersebut menjadi bagian penting yang perlu didalami untuk memastikan sejak kapan praktik pemindahan solar berlangsung, seberapa besar volume BBM yang dialihkan, serta siapa saja pihak yang memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut.
Jika dugaan berlangsungnya praktik selama bertahun-tahun terbukti, persoalan ini tidak cukup hanya dilihat sebagai pelanggaran individual pengemudi. Sistem pengawasan distribusi, pencatatan pemakaian, hingga pengendalian BBM kendaraan operasional juga perlu diperiksa secara menyeluruh.
DLH Buka Kemungkinan Keterlibatan Pihak Lain
Fikser menegaskan bahwa penanganan dugaan penyalahgunaan solar tidak akan dibatasi hanya pada dua pengemudi yang telah dipanggil.
DLH berencana meneruskan temuan tersebut kepada aparat penegak hukum (APH) untuk mendalami kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain, termasuk petugas administrasi di lingkungan dinas.
"Kita teruskan ke APH, biar nanti terbukti apakah memang itu semua driver atau kemudian ini petugas administrasi di kita juga ada yang bermain. Keduanya (driver) kita proses sebagaimana aturan dan yang pasti proses ini berat," ujar Fikser.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa DLH sendiri belum menutup kemungkinan adanya pihak lain yang berperan dalam dugaan penyimpangan tersebut.
Sebab, apabila pengambilan solar dari tangki kendaraan berlangsung berulang kali dalam jangka panjang, penyelidikan perlu menjawab bagaimana pengawasan operasional dilakukan, bagaimana pencatatan penggunaan BBM berjalan, dan apakah terdapat kelemahan sistem yang memungkinkan praktik tersebut berlangsung.
Fikser juga menyatakan komitmennya untuk melakukan pembenahan internal dan memastikan praktik serupa tidak kembali terjadi.
"Saya pastikan bahwa selama saya masih di Dinas Lingkungan Hidup praktik-praktik ini tidak akan terulang kembali," tegasnya.
Ia turut menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat apabila pelayanan DLH selama ini belum berjalan maksimal.
Publik Menunggu Transparansi Pengusutan
Dugaan penyalahgunaan solar subsidi dari kendaraan pengangkut sampah ini menjadi perhatian karena BBM tersebut berkaitan langsung dengan operasional pelayanan publik.
Kendaraan pengangkut sampah memiliki peran penting dalam menjaga kebersihan Kota Surabaya. Karena itu, setiap penyimpangan penggunaan bahan bakar berpotensi memengaruhi efisiensi operasional dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Hingga informasi ini disusun, belum terdapat keterangan resmi mengenai jumlah keseluruhan solar yang diduga dialihkan, nilai transaksi, pihak yang diduga membeli BBM tersebut, maupun total potensi kerugian yang ditimbulkan.
Status hukum kedua sopir juga masih dalam tahap pemeriksaan internal berdasarkan keterangan yang disampaikan DLH. Belum ada informasi mengenai penetapan tersangka oleh aparat penegak hukum.
Publik kini menunggu tindak lanjut konkret dari Pemerintah Kota Surabaya dan aparat penegak hukum. Pengusutan diharapkan tidak hanya mengungkap pihak yang diduga melakukan pemindahan solar, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya jaringan penerima, pihak yang memperoleh keuntungan, serta kelemahan pengawasan yang memungkinkan dugaan praktik tersebut berlangsung selama bertahun-tahun.
Transparansi pengusutan menjadi penting agar persoalan ini tidak berhenti pada pemeriksaan dua sopir semata, melainkan benar-benar menjadi momentum pembenahan tata kelola BBM operasional di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
Sumber Foto: Kompas