Penulis: Amy A.

CHANNELNESIA, JAKARTA – Tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi perhatian setelah Badan Gizi Nasional (BGN) menemukan persoalan dalam hubungan kerja sama antara mitra pembangunan dapur dan yayasan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Persoalan tersebut berkaitan dengan keberadaan yayasan yang dinilai tidak memberikan kontribusi nyata terhadap operasional maupun pembinaan dapur, tetapi tetap meminta setoran uang kepada mitra berdasarkan jumlah ompreng yang disalurkan.

Kondisi ini mendorong BGN membuka kesempatan bagi mitra untuk mengganti yayasan yang menaungi dapur SPPG apabila terbukti tidak menjalankan fungsi sebagaimana mestinya.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya membenahi hubungan kemitraan sekaligus memastikan anggaran program MBG benar-benar digunakan untuk kepentingan penerima manfaat.

“Adanya mitra yang kemudian sudah membangun dapur itu diminta untuk menyetorkan sejumlah uang per ompreng kepada yayasan, di mana yayasan ini tidak melakukan apapun, tidak memiliki kontribusi apapun tidak juga aktif di dapur, tidak melakukan pembinaan,” ujar Sudaryono dalam keterangan resmi BGN pada 2 Oktober 2026.

Setoran Yayasan Berpotensi Membebani Operasional Dapur

Dalam proses pembaruan perjanjian kerja sama, BGN menemukan adanya ketidaksesuaian hubungan antara mitra pembangunan dengan yayasan yang menaungi SPPG.

Mitra yang telah mengeluarkan modal untuk membangun fasilitas dapur justru menghadapi permintaan setoran dari yayasan yang dinilai tidak memberikan kontribusi terhadap kegiatan operasional.

Praktik tersebut menjadi perhatian karena berpotensi menambah beban biaya pengelolaan dapur. Jika tidak dikendalikan, beban tambahan itu dikhawatirkan berdampak terhadap kualitas makanan yang disediakan bagi masyarakat.

BGN kemudian menyediakan dua portal registrasi, yakni portal bagi yayasan dan portal bagi mitra. Melalui mekanisme tersebut, mitra dapat mengajukan pergantian yayasan dengan melampirkan bukti persoalan maupun kerugian yang dialami.

Pembaruan Kerja Sama Menjadi Instrumen Pengawasan

Langkah pembenahan tidak berhenti pada pemberian kesempatan mengganti yayasan.

Pada 29 Oktober 2026, BGN juga menegaskan kewajiban pembaruan Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK) bagi seluruh SPPG. Kebijakan ini disertai proses verifikasi dokumen administrasi dan persyaratan operasional.

Berdasarkan data BGN per 16 Oktober 2026, sebanyak 21.527 SPPG telah mengisi formulir pembaruan data. Namun, baru 3.479 berkas atau sekitar 16 persen yang dinyatakan lengkap.

Angka tersebut memperlihatkan besarnya pekerjaan administratif yang masih harus diselesaikan dalam proses pembenahan tata kelola program.

Akuntabilitas Tidak Boleh Berhenti pada Administrasi

Bagi Channelnesia, persoalan yayasan dalam program MBG perlu ditempatkan sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap sistem kemitraan.

Program yang menggunakan anggaran negara dalam skala besar membutuhkan mekanisme pengawasan yang tidak hanya memastikan dokumen kerja sama lengkap, tetapi juga menguji kontribusi setiap pihak di lapangan.

Yayasan yang menaungi dapur semestinya memiliki fungsi dan tanggung jawab yang jelas. Demikian pula mitra pembangunan, pengelola SPPG, serta pihak yang bertanggung jawab atas pengawasan kualitas makanan.

Publik juga perlu memperoleh kejelasan mengenai mekanisme penetapan yayasan, dasar penarikan biaya, pengawasan penggunaan dana, hingga saluran pengaduan apabila ditemukan praktik yang merugikan mitra maupun penerima manfaat.

Sebab, keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari bertambahnya jumlah dapur yang beroperasi. Kualitas makanan, kecukupan gizi, transparansi pembiayaan, dan ketepatan penggunaan anggaran harus menjadi ukuran utama.

Sumber: Badan Gizi Nasional; ANTARA I Pengembangan Berita: CHANNELNESIA