JAKARTA, CHANNELNESIA – Perum Bulog memperluas jaringan distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Hingga Oktober 2026, penyaluran awal telah direalisasikan ke 107 titik koperasi di tujuh provinsi dengan total volume mencapai 53,5 ton beras.

Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, mengatakan penguatan jaringan koperasi dilakukan untuk mendekatkan akses pangan kepada masyarakat sekaligus mendukung kegiatan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan.

"Langkah ini menjadi wujud komitmen Bulog dalam mendekatkan akses pangan kepada masyarakat sekaligus mendukung penguatan infrastruktur pelayanan pangan dan ekonomi kerakyatan hingga tingkat desa dan kelurahan," kata Rizal.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam keterangan mengenai penguatan distribusi pangan melalui jaringan KDKMP pada 20 Oktober 2026.

Jawa Timur Mendapat 42 Titik Distribusi

Dari total 107 koperasi yang telah menerima pasokan, sebanyak 47 titik berada di Jawa Tengah, 42 titik di Jawa Timur, lima titik di Lampung, empat titik di DKI Jakarta, empat titik di Jawa Barat, empat titik di Sumatera Selatan, dan satu titik di Banten.

Total 53.500 kilogram beras yang disalurkan setara dengan 10.700 kemasan berukuran lima kilogram. Bulog menyatakan penyaluran ke 107 titik tersebut telah terealisasi 100 persen.

Bagi Jawa Timur, keterlibatan 42 koperasi menjadi perkembangan yang perlu dipantau lebih lanjut, terutama untuk memastikan beras benar-benar tersedia bagi masyarakat, harga sesuai ketentuan program SPHP, serta distribusinya menjangkau wilayah yang membutuhkan.

Distribusi Diperluas secara Bertahap

Bulog menyatakan dukungan pasokan beras SPHP bagi koperasi tidak dibatasi berdasarkan kuota pemesanan. Perusahaan juga melanjutkan pemenuhan kebutuhan beras untuk 1.250 titik KDKMP sebelum memperluas distribusi secara bertahap menuju target 8.000 titik.

Perluasan tersebut diharapkan dapat memperpendek jalur distribusi dan mendekatkan komoditas pangan kepada konsumen. Namun, keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah koperasi yang menerima pasokan. Ketersediaan barang, keterjangkauan harga, kelancaran pengiriman, dan akses masyarakat juga menjadi faktor penting.

Koperasi yang berfungsi sebagai titik distribusi pangan perlu didukung tata kelola yang transparan agar masyarakat memperoleh informasi mengenai stok, harga jual, serta mekanisme pembelian secara jelas.

Pengawasan Pelaksanaan Tetap Penting

Perluasan jaringan distribusi beras SPHP membawa peluang bagi penguatan ekonomi kerakyatan, tetapi implementasinya perlu dievaluasi secara berkala. Pemerintah daerah, pengelola koperasi, dan Bulog memiliki peran untuk memastikan penyaluran berlangsung sesuai sasaran.

Khusus di Jawa Timur, perkembangan di 42 titik koperasi dapat menjadi dasar pemantauan lanjutan mengenai ketersediaan beras, persebaran wilayah penerima, serta manfaat program bagi konsumen dan pelaku usaha lokal.

Dengan demikian, perluasan distribusi tidak hanya menjadi capaian administratif, tetapi juga perlu terlihat dari kemudahan masyarakat memperoleh beras dengan harga yang terjangkau.(Amy)

Sumber:Perum Bulog.