Penulis: Ubay Biro Situbondo

SITUBONDO, Channelnesia, Sabtu 14 November 2026 — Ada yang aneh dalam urusan tanah di Situbondo.

Sebuah dokumen disebut Akta Van Dading. Tapi diduga dibuat di bawah tangan. Tanpa pengadilan. Tanpa pengesahan hakim.

Padahal, Akta Van Dading itu bukan surat biasa. Itu akta perdamaian yang kekuatannya berasal dari hakim.

Kalau dibuat di luar pengadilan, lalu dari mana kekuatan hukumnya?

Pertanyaan itu yang kini membuat publik bertanya-tanya, setelah berita ini muncul pada Sabtu 14 November 2026: potensi dugaan pelanggaran hukum dalam pembuatan Akta Van Dading di bawah tangan oleh oknum BPN Situbondo.

Sekali lagi, ini masih dugaan. Belum ada putusan pengadilan. Belum ada tersangka. Belum ada keterangan resmi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo.

Channelnesia tidak menuduh siapa pun. Channelnesia hanya membedah kenapa isu ini tidak boleh dianggap sepele.

AKTA VAN DADING ITU DAMAI, BUKAN AKAL-AKALAN

Kalimat AKTA VAN Dading berasal dari bahasa Belanda, artinya perdamaian.

Akta Van Dading adalah akta perdamaian. Dua pihak yang bersengketa sepakat damai, kesepakatan itu ditulis, lalu disahkan hakim. Setelah disahkan, ia menjadi putusan yang mengikat dan bisa dieksekusi.

Itulah bedanya dengan surat perdamaian biasa.

Surat perdamaian biasa di bawah tangan, kekuatannya lemah. Tidak bisa langsung dieksekusi. Kalau salah satu pihak ingkar, pihak lain harus menggugat lagi dari awal.

Sedangkan Akta Van Dading yang sah, kalau ada yang ingkar, bisa langsung dieksekusi.

Jadi, ketika sebuah dokumen disebut Akta Van Dading tapi dibuat di bawah tangan, publik berhak curiga: ini Akta Van Dading yang sebenarnya, atau hanya surat biasa yang diberi label Akta Van Dading?

Label tidak boleh menipu isi. Isi harus sesuai proses.

TANAH BISA JADI BOM WAKTU

Kenapa isu ini berbahaya? Karena tanah bukan barang sepele.

Satu dokumen yang cacat bisa menimbulkan sengketa berlapis. Bisa dipakai untuk peralihan hak. Bisa dipakai untuk dasar sertifikat. Bisa dipakai untuk mengalahkan pihak lain yang sebenarnya berhak.

Hari ini mungkin terlihat damai. Lima tahun lagi, bisa meledak menjadi sengketa antar keluarga, antar ahli waris, antar tetangga.

Di Situbondo, banyak sengketa tanah yang berawal dari dokumen yang tidak jelas. Awalnya dianggap selesai, akhirnya justru semakin rumit.

Karena itu, setiap dokumen tanah harus bersih sejak awal. Tidak boleh ada dokumen yang dibuat dengan cara yang meragukan.

BPN HARUS BICARA, BUKAN DIAM

BPN adalah lembaga yang dipercaya masyarakat untuk menjaga keabsahan dokumen pertanahan.

Ketika yang disorot adalah oknum di lingkungan BPN, maka yang dipertaruhkan bukan hanya satu dokumen, tapi kepercayaan publik.

Diam bukan jawaban. Klarifikasi adalah kewajiban.

Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo harus menjelaskan: apakah dokumen yang dimaksud itu ada? Siapa yang membuat? Untuk keperluan apa? Apakah pernah digunakan dalam pelayanan?

Jika tidak ada, bantah dengan data. Jika ada, jelaskan duduk persoalannya.

Kanwil BPN Jawa Timur juga harus turun. Lakukan pemeriksaan internal. Jangan menunggu kasus ini membesar dan menjadi liar di media sosial.

KONTEKSNYA SEMAKIN PANAS

Isu ini muncul di saat BPN Situbondo sedang disorot.

Pada 10-12 November 2026, KPK memeriksa 17 Kepala Kantor Pertanahan di Jawa Timur, termasuk Kepala Kantah Situbondo berinisial NVS, sebagai saksi. Pemeriksaan itu untuk mendalami dugaan setoran uang kepada tersangka AS dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Kasus itu bermula dari OTT KPK 14 September 2026 terkait dugaan korupsi pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor. Sehari setelah OTT, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka.

Perlu ditegaskan: status saksi bukan tersangka. Diperiksa sebagai saksi tidak berarti bersalah. Saksi diperiksa untuk memberi keterangan.

Tapi dua sorotan yang muncul berurutan ini membuat publik bertanya: ada apa dengan urusan pertanahan di Situbondo?

Pertanyaan yang wajar harus dijawab dengan keterangan resmi, bukan dengan diam.

SIAPA YANG PALING DIRUGIKAN?

Bukan pejabat. Bukan lembaga. Yang paling dirugikan adalah masyarakat yang memegang dokumen itu.

Masyarakat mengira dokumennya kuat, ternyata lemah. Mengira damai sudah sah, ternyata belum sah. Mengira urusan sudah selesai, ternyata masih bisa digugat lagi.

Bagi warga Situbondo, tanah adalah warisan, tempat tinggal, dan masa depan anak. Dokumen tanah yang bermasalah sama dengan masa depan yang digantung.

Karena itu, Channelnesia menilai ada empat hal yang harus segera dilakukan:

Pertama, Kantor Pertanahan Situbondo harus klarifikasi.

Jangan biarkan dugaan ini berkembang menjadi desas-desus.

Kedua, Kanwil BPN Jatim harus periksa internal.

Jika ada pelanggaran prosedur, hentikan dan perbaiki.

Ketiga, penegak hukum harus menilai.

Jika hanya cacat administrasi, selesaikan secara administrasi. Jika ada unsur pidana, proses sesuai hukum.

Keempat, warga yang merasa dirugikan harus diberi ruang melapor.

Jangan dibiarkan bingung sendiri.

DAMAI HARUS SAH, BUKAN SEKADAR KERTAS

Akta Van Dading dibuat untuk mengakhiri sengketa, bukan untuk memulai sengketa baru.

Damai yang sah itu damai yang diproses dengan benar, disahkan hakim, dan bisa dipertanggungjawabkan.

Damai yang hanya di atas kertas, tanpa proses yang sah, bukan damai. Itu hanya penundaan masalah.

Publik Situbondo berhak tahu: dokumen itu ada atau tidak? Sah atau tidak? Siapa yang membuat?

Jawaban itu harus datang dari pihak yang berwenang, dengan dokumen, bukan dengan bantahan tanpa bukti.

Sampai ada jawaban itu, dugaan tetap dugaan. Fakta harus dibuktikan.

Tim Redaksi Channelnesia — Biro Situbondo

Sabtu, 14 November 2026

--