Penulis: Ubay Biro Situbondo

CHANNELNESIA, JAKARTA , Kamis 19 November 2026 — Ada penantian yang terasa seperti musim yang tak pernah berganti. Delapan belas tahun lamanya, gagasan tentang merampas aset hasil kejahatan hanya hidup di atas kertas, berpindah dari satu meja rapat ke meja rapat lain, dari satu periode ke periode berikutnya.
Kamis (19/11/2026), penantian itu akhirnya menemukan titiknya.


Di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II, Senayan, palu diketuk.

Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan setuju: Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya resmi menjadi undang-undang.


Tidak ada perdebatan panjang di detik terakhir. Seluruh fraksi menyatakan setuju. Ruang sidang yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani itu menjadi saksi berakhirnya sebuah perjalanan legislasi yang dimulai ketika banyak wajah di parlemen hari ini bahkan belum duduk di kursi itu.


Sehari sebelumnya, Rabu (18/11/2026), Komisi III DPR bersama pemerintah telah merampungkan pembahasan tingkat pertama.

Sebanyak 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dituntaskan satu per satu. Laporan itu dibacakan Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, sebelum keputusan akhir diambil.


Bukan Hanya Tentang Koruptor


Jika selama ini publik membayangkan UU ini hanya untuk mengejar koruptor yang menyembunyikan harta di balik nama orang lain, bayangan itu terlalu sempit.


Naskah yang disahkan memuat 74 pasal. Jangkauannya melampaui korupsi. Ia menyentuh narkotika, terorisme, perdagangan orang, penyelundupan senjata, hingga penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi yang selama ini meresahkan masyarakat.


Inilah senjata baru negara: aset yang diduga berasal dari kejahatan bisa dirampas melalui mekanisme pengadilan, bahkan dalam kondisi tertentu tanpa harus menunggu pelaku dipidana terlebih dahulu.


Mekanisme itu dikenal sebagai non-conviction based forfeiture. Ia berlaku ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, atau keberadaannya tidak diketahui. Negara tidak lagi harus berhenti hanya karena orangnya tidak bisa diadili.


Namun garisnya jelas: bukan perampasan liar. Semua harus melalui pemeriksaan dan putusan pengadilan. Ada ruang keberatan, ada perlindungan bagi pihak ketiga yang beritikad baik, ada mekanisme pengembalian kepada korban.


Aset sitaan pun tidak boleh dibiarkan membusuk. UU ini memerintahkan pembentukan Badan Pengelola dan Badan Pengawas yang independen, agar aset yang disita dikelola secara profesional, transparan, dan nilainya terjaga.


Jangan Salah Membaca Palu Hari Ini


Di sinilah banyak orang bisa salah paham. Palu sudah diketuk, tetapi aturan ini belum bisa dijalankan esok hari.
Pasal 74 menetapkan dua pintu yang harus dilewati: undang-undang baru berlaku setelah 12 bulan sejak diundangkan, dan setelah Badan Pengelola serta Badan Pengawas terbentuk.


Artinya, jam penghitung belum mulai berdetak hari ini. Ia baru berjalan sejak tanggal pengundangan di Lembaran Negara. Jika diundangkan akhir 2026, maka paling cepat ia hidup sepenuhnya pada akhir 2027.


Presiden memiliki waktu maksimal 30 hari untuk menandatangani. Jika tidak, RUU yang sudah disetujui bersama tetap sah dan wajib diundangkan.


Dan satu hal yang tidak boleh dilupakan: UU ini tidak berlaku surut. Ia hanya bisa dikenakan terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah ia diberlakukan.


Jejak Panjang Sejak 2008


Kisah ini bermula jauh sebelum gaduh di media sosial. Pada 2008, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mendorong penyusunan regulasi khusus ini dan menyerahkannya kepada pemerintah era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Tahun itu, RUU Perampasan Aset masuk Prolegnas Prioritas.
Pembahasan lintas kementerian berjalan. Harmonisasi dinyatakan selesai pada 16 Maret 2012. Draf pertama rampung.

Namun hingga SBY mengakhiri jabatan pada 2014, RUU itu tak pernah sampai ke pengesahan.
Di era Presiden Joko Widodo, ia masuk Prolegnas 2015-2019, lalu kembali ke Prolegnas Prioritas 2023. Mei 2023, Surat Presiden dikirim ke DPR agar segera dibahas.

Namun langkahnya kembali tersendat hingga Pemilu 2024.
Baru di era Presiden Prabowo Subianto, RUU ini masuk Prolegnas Prioritas 2025 dan dipertahankan di 2026.

DPR sempat menargetkan sah paling lambat 15 Desember 2026. Ternyata, sejarah bergerak lebih cepat: 19 November 2026.


Ujian Setelah Palu Diketuk


Pengesahan adalah babak pertama. Babak yang lebih menentukan justru dimulai setelah ini.


Apakah Badan Pengelola dan Badan Pengawas benar-benar dibentuk tepat waktu? Apakah peraturan pelaksana disusun dalam tenggat 12 bulan?

Apakah aparat berani menggunakan instrumen ini secara konsisten, tanpa pandang bulu, tanpa tebang pilih?


Jika semua itu berjalan, UU ini bisa menjadi jalan pulang bagi uang rakyat yang selama ini hilang di balik rekening berlapis, aset atas nama orang lain, dan perusahaan cangkang.


Jika tidak, ia hanya akan menjadi piagam yang indah, disimpan di lemari arsip, sementara kejahatan terus mencari cara baru untuk menyembunyikan hartanya.


Delapan belas tahun telah dibayar dengan penantian. Kini publik menagih satu hal: pembuktian.
---