JAKARTA, CHANNELNESIA — Partai Demokrat menyatakan terbuka terhadap aspirasi masyarakat yang ingin menyampaikan pandangan terkait polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sikap tersebut disampaikan menyusul rencana sejumlah pihak yang mengajukan audiensi ke lembaga legislatif setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutus perkara yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan Gibran.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron menyampaikan bahwa partainya terbuka bagi berbagai elemen masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi. Menurutnya, penyampaian pendapat dapat menjadi bagian dari proses demokrasi selama dilakukan melalui mekanisme yang berlaku.
Pernyataan tersebut disampaikan Herman pada Minggu (11/10/2026), sebagaimana diberitakan KedaiPena.com. Ia juga menyatakan bahwa Partai Demokrat menghormati proses dan keputusan Mahkamah Konstitusi serta akan mempelajari putusan yang menjadi dasar munculnya kembali wacana tersebut.
Sebelumnya, kelompok pemohon yang dipimpin oleh mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Denny Indrayana, menyampaikan rencana untuk meminta audiensi dengan DPR, DPD, dan MPR RI. Langkah tersebut dimaksudkan untuk menyampaikan pandangan mereka mengenai persyaratan pendidikan Gibran ketika mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2024.
Denny menyatakan bahwa pihaknya sedang menyiapkan surat untuk meminta waktu kepada sejumlah lembaga legislatif. Selain menyampaikan aspirasi kepada DPR dan MPR, kelompok tersebut juga berencana menjalin komunikasi dengan partai-partai politik.
Menurut Denny, tindak lanjut yang mereka harapkan perlu dibahas melalui mekanisme konstitusional dan politik yang berlaku. Ia juga menyoroti peran lembaga legislatif dalam menanggapi persoalan tersebut setelah proses di Mahkamah Konstitusi selesai.
Polemik ini berkaitan dengan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara tersebut, para pemohon mempersoalkan persyaratan pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.
Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima karena para pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan perkara tersebut. Putusan itu menjadi salah satu dasar bagi kelompok pemohon untuk melanjutkan penyampaian aspirasi melalui jalur politik.
Meski demikian, perlu dibedakan antara putusan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum pemohon dan keputusan yang memeriksa pokok perkara secara substantif. Oleh karena itu, penjelasan mengenai isi putusan harus merujuk pada dokumen resmi Mahkamah Konstitusi agar tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru.
Sikap Partai Demokrat yang membuka ruang bagi penyampaian aspirasi tidak serta-merta berarti partai tersebut menyetujui tuntutan para pemohon. Pernyataan Herman menekankan keterbukaan terhadap aspirasi masyarakat sekaligus penghormatan terhadap proses hukum yang telah berlangsung.
Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada tindak lanjut rencana audiensi, tanggapan lembaga legislatif, serta sikap masing-masing partai politik terhadap persoalan tersebut. Hingga informasi yang dirujuk dalam pemberitaan ini diterbitkan, belum terdapat konfirmasi bahwa audiensi yang direncanakan telah dilaksanakan atau menghasilkan keputusan politik tertentu.
Isu ini kembali menempatkan hubungan antara proses hukum, pengawasan politik, dan partisipasi masyarakat sebagai perhatian dalam dinamika politik nasional. Penyampaian aspirasi melalui lembaga perwakilan tetap perlu mengikuti prosedur yang berlaku, sementara setiap perkembangan perkara harus diberitakan berdasarkan dokumen dan pernyataan resmi yang dapat diverifikasi.
Sumber berita:
- KedaiPena.com — Demokrat Terbuka Terima Aspirasi Bila Penggugat Syarat Pendidikan Gibran Audiensi ke DPR hingga MPR, 11 Oktober 2026. https://www.kedaipena.com/demokrat-terbuka-terima-aspirasi-penggugat-syarat-pendidikan-gibran-audiensi-ke-dpr-hingga-mpr/
- JPNN.com — Soal Putusan MK Terkait Ijazah Gibran, Waketum Golkar Ungkit Proses Politik di DPR, 8 Oktober 2026. https://www.jpnn.com/news/soal-putusan-mk-terkait-ijazah-gibran-waketum-golkar-ungkit-proses-politik-di-dpr
- Foto/Gambar — The Indonesian Institut