PONTIANAK – Bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap yang mengepung wilayah Kalimantan dan Sumatra kian mencekik urat nadi kehidupan masyarakat, memicu gelombang protes hingga langkah hukum. Dilansir dari bbc.com, sejumlah kelompok sipil dan warga mendaftarkan gugatan perdata class action kepada Presiden Prabowo Subianto dan beberapa pihak lainnya ke Pengadilan Negeri Pontianak pada Kamis (17/09).
Gugatan bernomor perkara 292 yang dilayangkan oleh Tim Hukum Nafas Kalimantan Barat ini secara tegas menuntut pemerintah agar segera menetapkan status karhutla di Kalbar sebagai bencana nasional. Kuasa hukum penggugat, Glorio Sanen, menyatakan bahwa status bencana nasional sangat krusial untuk memaksimalkan penanganan dari segi anggaran, tindakan, dan kebijakan di tengah keterbatasan pemerintah daerah. Selain Presiden, sembilan tergugat lainnya meliputi Wakil Presiden, Kementerian Kehutanan, KLHK, Kapolri, Kepala BNPB, Menkes, Menkeu, Menteri ATR/BPN, hingga jajaran pimpinan daerah se-Kalbar.
Selain penetapan status kebencanaan, penggugat juga mendesak dilakukannya audit kerusakan lingkungan, penegakan hukum transparan, serta upaya pemulihan (recovery) bagi warga di sektor kesehatan, pendidikan, dan sosial ekonomi. Mengutip data BPBD Kalbar per 9 September 2026, luasan lahan terbakar di provinsi tersebut telah mencapai 38.310,88 hektare—yang 54,3 persennya merupakan lahan gambut—dengan Kabupaten Ketapang sebagai wilayah terparah.
Asap karhutla yang menyebar lintas batas negara ini turut memicu reaksi keras di luar negeri. Pada Jumat (04/09), belasan aktivis dari Greenpeace Malaysia dan Himpunan Advokasi Rakyat (HARAM) menggelar demonstrasi di depan Kedutaan Besar Indonesia di Kuala Lumpur. Mereka mendesak pemerintah Indonesia untuk membuka secara transparan identitas perusahaan pemegang konsesi, termasuk yang berafiliasi dengan Malaysia atau Singapura, yang terbukti membiarkan areanya terbakar.
Anak-Anak Tumbang, Sistem Belajar Terganggu, hingga Relawan Gugur
Kondisi di lapangan memang sangat mengkhawatirkan dan bagi sebagian warga telah menjelma menjadi "ritual tahunan" yang menyiksa. Di Kalimantan Selatan, kualitas udara merosot ke level "sangat tidak sehat" dengan polutan utama PM2.5 mencapai angka 164.9 µg/m³ pada Kamis (03/09) pagi.
Operasi pemadaman yang melibatkan 200 personel gabungan darat dan helikopter water bombing di Hutan Lindung Liang Anggang sangat terkendala oleh minimnya sumber air di lahan gambut. Akibatnya, petugas pemadam tak jarang hanya mampu melakukan tindakan pendinginan (cooling) agar api tidak cepat meluas ke permukiman.
Udara beracun ini melumpuhkan berbagai sektor krusial. Di Sumatra, sedikitnya 18.000 hektare lahan telah ludes terbakar, memicu kabut asap pekat di Kota Palembang hingga Jambi. Demi menekan lonjakan kasus ISPA, Wali Kota Palembang menerbitkan Surat Edaran yang mewajibkan seluruh jenjang sekolah dari PAUD hingga SMP untuk menjalani Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) alias sekolah daring mulai Rabu (09/09).
Kondisi serupa dialami di Banjarbaru, Kalsel, di mana sejumlah sekolah terpaksa diliburkan selama berminggu-minggu. Sayangnya, peralihan ke sistem daring ini justru memunculkan masalah baru. Warga mengeluhkan keterbatasan perangkat gawai (laptop/smartphone) yang membuat anak-anak kesulitan belajar. Tak hanya itu, warga Jambi dan Kalsel juga melaporkan banyak anak yang terpaksa berobat jalan akibat menderita sesak napas, radang tenggorokan, dan batuk parah.
Dampak paling tragis dari krisis ini menimpa wilayah Kalimantan Tengah. Seorang anak laki-laki berusia 11 tahun di Puruk Cahu, yang diketahui memiliki riwayat asma, dilaporkan meninggal dunia setelah kondisinya memburuk secara drastis akibat paparan kabut asap. Di saat yang sama, lebih dari 700 warga di wilayah tersebut dilarikan ke puskesmas karena terjangkit ISPA.
Di tengah nestapa tersebut, misi kemanusiaan di garis depan turut meminta tumbal nyawa. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengonfirmasi gugurnya Akhmad Rijani, Ketua Tim Serbu Api Kelurahan Palangka, Kota Palangka Raya. Sang relawan wafat saat sedang berjibaku memadamkan kobaran api di lahan gambut pada Kamis (27/08).
"Terima kasih atas keberanian dan pengabdian yang dipertaruhkan hingga akhir," ucap Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, memberikan penghormatan terakhir kepada pahlawan pemadam kebakaran tersebut.