Penulis: Fanny Ardhianti
CHANNELNESIA, JAKARTA – Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Rosario de Marshal alias Hercules, akhirnya buka suara mengenai asal-usul uang senilai Rp800 juta yang sebelumnya dikembalikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pernyataan tersebut disampaikan Hercules setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih lima jam di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (11/11/2026). Pemeriksaan itu berkaitan dengan penyidikan perkara dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Di hadapan awak media, Hercules mengungkapkan bahwa uang Rp800 juta tersebut berasal dari tim kuasa hukum PT Summarecon. Menurut keterangannya, uang itu diberikan untuk membantu kegiatan operasional sekaligus meminta bantuannya memediasi sengketa tanah seluas kurang lebih 65 hektare di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
"Ya, bahwa uang itu dari tim pengacara hukum Summarecon. Uang itu untuk tujuannya untuk memberikan kepada saya, untuk membantu buat kegiatan yang pada saat itu saya mau ke luar negeri," ungkap Hercules usai menjalani pemeriksaan.
Ia menjelaskan, pihak Summarecon juga meminta dirinya menjadi penghubung untuk mempertemukan tim hukum GRIB Jaya dengan tim hukum pihak ahli waris yang bersengketa atas lahan tersebut.
Menurut Hercules, upaya mediasi itu dimaksudkan untuk mencari penyelesaian melalui jalur perdamaian.
"Mereka minta untuk saya bantu untuk memediasikan kepada tim hukum GRIB maupun tim hukum ahli waris untuk supaya ketemu jalan keluar yang terbaik. Dan jalan keluar itu ya untuk perdamaian," jelasnya.
Hercules menegaskan, penjelasan mengenai asal-usul dan peruntukan uang tersebut telah disampaikan kepada penyidik KPK sebagai bagian dari pemenuhan panggilan pemeriksaan.
KPK Telusuri Dugaan Keterkaitan Uang dengan Pengurusan HGB
Meski Hercules menyampaikan bahwa uang tersebut berkaitan dengan permintaan bantuan mediasi, KPK memiliki dugaan yang masih terus didalami dalam proses penyidikan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo sebelumnya menjelaskan bahwa uang Rp800 juta tersebut diduga merupakan pemberian dari pihak PT Summarecon kepada Hercules berkaitan dengan pengelolaan lahan di wilayah Bogor, termasuk permintaan pembukaan blokir dan pengurusan HGB.
Uang tersebut sebelumnya diserahkan melalui kuasa hukum Hercules kepada penyidik KPK pada 15 Oktober 2026. Penyidik kemudian melakukan penyitaan terhadap uang tunai tersebut sebagai barang bukti.
KPK menyatakan bahwa keterangan Hercules diperlukan untuk membantu penyidik mengungkap konstruksi perkara secara utuh, termasuk menelusuri asal-usul, tujuan pemberian, serta hubungan uang tersebut dengan proses pengurusan lahan PT Summarecon.
Dengan demikian, penjelasan Hercules mengenai tujuan pemberian uang dan dugaan KPK terkait perkara pengurusan HGB masih menjadi bagian yang perlu didalami melalui proses penyidikan.
Delapan Orang Telah Ditetapkan sebagai Tersangka
Perkara dugaan korupsi di lingkungan ATR/BPN ini sebelumnya telah menyeret delapan orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
Mereka terdiri atas Lampri selaku Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN, Sontang Coin Manurung selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, Adrianto Pitojo Adhi selaku Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk, Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, Rizal Pahlevi, Erwin, serta Muhammad Fakhry.
Penyidikan perkara tersebut berkaitan dengan dugaan suap dan penerimaan lainnya dalam proses pengurusan hak atas tanah serta pembukaan blokir lahan PT Summarecon di Kabupaten Bogor.
Pemeriksaan terhadap Hercules menjadi salah satu langkah penyidik untuk menelusuri lebih jauh dugaan aliran uang yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Hingga kini, keterangan Hercules mengenai uang Rp800 juta masih perlu dikonfirmasi dan diuji lebih lanjut oleh penyidik. Proses hukum selanjutnya diharapkan dapat mengungkap secara terang hubungan pemberian uang tersebut dengan dugaan praktik korupsi dalam pengurusan HGB PT Summarecon.
Sumber: KPK, BBC