JAKARTA, CHANNELNESIA – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyatakan perlawanan atau eksepsi yang diajukan Roy Suryo dalam perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tidak dapat diterima. Putusan sela yang dibacakan pada Senin (19/10/2026) tersebut membuat proses persidangan berlanjut ke tahap pembuktian.
Ketua Majelis Hakim, Christina Endarwati, menyampaikan putusan tersebut saat sidang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Majelis menilai argumentasi pihak Roy Suryo yang mendasarkan perlawanan pada putusan praperadilan tidak memiliki dasar hukum untuk menggugurkan surat dakwaan jaksa penuntut umum.
"Mengadili, satu menyatakan perlawanan advokat terdakwa Kanjeng Raden Mas Tumenggung Roy Suryo Notodiprojo tidak dapat diterima," kata Christina saat membacakan amar putusan.
Dalam pertimbangannya, hakim menjelaskan bahwa putusan praperadilan yang menjadi dasar argumentasi pihak Roy Suryo berkaitan dengan keabsahan tindakan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan. Menurut majelis, ketidakabsahan tindakan tersebut tidak secara otomatis membuat seluruh proses penyidikan menjadi tidak sah.
Hakim juga menegaskan bahwa persoalan keabsahan serta nilai pembuktian alat bukti yang diperoleh melalui tindakan yang dinyatakan tidak sah harus diperiksa dalam persidangan pokok perkara.
Dengan demikian, putusan sela ini tidak serta-merta menetapkan Roy Suryo bersalah ataupun membenarkan seluruh materi dakwaan jaksa. Pokok perkara tetap harus diperiksa melalui proses pembuktian sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan akhir.
Kuasa Hukum Minta Ijazah Jokowi Dihadirkan
Usai putusan sela dibacakan, pihak Roy Suryo menyampaikan permintaan agar ijazah Jokowi yang disebut telah disita penyidik Polda Metro Jaya dan diserahkan kepada jaksa penuntut umum dihadirkan dalam persidangan berikutnya.
Permintaan tersebut disampaikan kuasa hukum Roy Suryo, Abdul Gafur Sangadji. Ia meminta majelis hakim mempertimbangkan kehadiran dokumen yang menjadi pokok perhatian dalam perkara tersebut ketika memasuki tahap pembuktian.
"Oleh karena itu, dalam sidang yang mulia ini kami minta melalui Majelis Hakim Yang Mulia agar pada persidangan berikutnya karena kita sudah berkaca pada persidangan terdakwa lain supaya barang bukti utama, yaitu ijazah yang sudah disita oleh penyidik Polda Metro Jaya dan sudah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum, mohon untuk dihadirkan pada pembuktian berikut," kata Abdul Gafur dalam persidangan.
Permintaan itu menjadi salah satu hal yang akan mendapat perhatian dalam perkembangan sidang selanjutnya. Namun, kehadiran dokumen maupun alat bukti lain tetap mengikuti keputusan majelis hakim dan tata cara pembuktian yang berlaku.
Sidang Berlanjut, Pokok Perkara Belum Diputus
Perkara yang menjerat Roy Suryo berkaitan dengan dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait keaslian ijazah Jokowi. Dalam proses hukum ini, jaksa penuntut umum telah menyampaikan dakwaan, sedangkan pihak terdakwa mengajukan perlawanan terhadap dakwaan tersebut.
Sebelumnya, jaksa meminta majelis hakim menolak perlawanan Roy Suryo. Jaksa menilai surat dakwaan telah memenuhi persyaratan hukum dan meminta agar pemeriksaan perkara dilanjutkan ke pokok perkara.
Dengan ditetapkannya kelanjutan persidangan, perhatian kini beralih pada pembuktian, termasuk pemeriksaan saksi, penilaian alat bukti, serta argumentasi yang diajukan masing-masing pihak.
Tahap ini menjadi penting karena majelis hakim akan menilai materi perkara berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. Penilaian tersebut berbeda dari pemeriksaan eksepsi yang berfokus pada keberatan terhadap dakwaan atau aspek prosedural tertentu.
Sidang pembuktian dijadwalkan berlanjut pada Rabu (28/10/2026). Perkembangan persidangan berikutnya akan menentukan bagaimana jaksa dan pihak terdakwa menyampaikan bukti serta argumentasi mereka di hadapan majelis hakim.
Hingga putusan sela pada 19 Oktober 2026, perkara tersebut belum memasuki putusan akhir mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan terhadap Roy Suryo. Karena itu, seluruh pihak tetap memiliki hak untuk menyampaikan pembelaan dan menguji bukti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.(Fn)
Sumber Foto: CNN Indonesia