CHANNELNESIA, SAMARINDA – Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud berjanji membawa aspirasi masyarakat Kaltim ke pemerintah pusat setelah menemui massa Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) yang menggelar demonstrasi di depan Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Rabu (21/10/2026). Sejumlah persoalan yang disuarakan massa meliputi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), pemadaman listrik bergilir, hingga evaluasi program pemerintah.

Aksi tersebut menjadi ruang bagi mahasiswa dan elemen masyarakat untuk menyampaikan kritik terhadap persoalan yang dinilai belum terselesaikan di daerah. Massa meminta pemerintah tidak hanya menerima aspirasi, tetapi juga menghadirkan langkah konkret yang dapat dirasakan masyarakat.

Di hadapan demonstran, Rudy menyatakan komitmennya untuk menyampaikan tuntutan tersebut kepada pemerintah pusat.

“Kami akan mendatangi langsung pemerintah pusat di Jakarta untuk menyampaikan seluruh aspirasi dan tuntutan masyarakat Kalimantan Timur,” kata Rudy, sebagaimana diberitakan ANTARA pada Kamis (22/10/2026).

Tujuh Tuntutan Massa, dari Karhutla hingga Evaluasi Program

Dalam aksi bertajuk Gerakan Rakyat Menggugat, massa menyampaikan tujuh tuntutan. Di antaranya, mendesak penetapan karhutla sebagai bencana nasional, penindakan terhadap perusahaan yang terbukti membakar lahan, serta penegakan kewajiban reklamasi pascatambang bagi perusahaan pertambangan.

Massa juga menyoroti kelangkaan BBM dan pemadaman listrik bergilir yang dikeluhkan masyarakat. Selain itu, mereka meminta evaluasi terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan program Gratispol milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Bagi para demonstran, persoalan tersebut berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar, lingkungan hidup, serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, mereka mendesak adanya tindak lanjut yang jelas atas tuntutan yang disampaikan.

Gubernur Soroti Kuota BBM dan Gangguan Pasokan Listrik

Menanggapi persoalan BBM, Rudy menyebut kapasitas penyaluran di sejumlah SPBU, khususnya di kawasan perkotaan, belum mencukupi ketika permintaan meningkat. Ia mengatakan pemerintah provinsi akan membahas persoalan kuota dan jam operasional distribusi bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Pertamina.

“Kami akan mendiskusikan masalah kuota dan jam operasional distribusi BBM bersama Menteri ESDM serta Direktur Utama Pertamina,” ujarnya.

Terkait pemadaman listrik, Rudy menyinggung kendala pasokan gas di pembangkit kawasan Senipah serta perbaikan jaringan kelistrikan di Balikpapan. Ia menyatakan akan berkomunikasi dengan pimpinan PLN untuk mengevaluasi keandalan pasokan listrik di Kalimantan Timur.

Sementara dalam penanganan karhutla, Rudy menyebut sekitar 12.000 personel gabungan dari BPBD, TNI, Polri, dan unsur terkait dikerahkan untuk melakukan pemadaman di sepuluh kabupaten. Namun, tuntutan agar karhutla ditetapkan sebagai bencana nasional masih memerlukan keputusan dari pemerintah yang berwenang.

Demonstran Nilai Jawaban Pemerintah Masih Normatif

Meski gubernur telah menemui massa dan memberikan tanggapan, GERAM menyampaikan kekecewaan terhadap sejumlah jawaban yang diberikan. Koordinator lapangan aksi, Angga Wato, menilai respons pemerintah terkait BBM, listrik, dan program Gratispol belum menjawab persoalan secara konkret.

“Jawaban-jawaban yang diberikan itu jawaban normatif semua,” kata Angga.

Menurut pemberitaan tersebut, GERAM menilai tindak lanjut yang paling konkret saat itu berkaitan dengan penarikan ajudan gubernur dari tugas pendampingan setelah insiden dengan mahasiswa sebelumnya. Untuk tuntutan lainnya, massa masih menunggu langkah nyata dari pemerintah.

GERAM menyatakan akan melakukan konsolidasi untuk menentukan langkah selanjutnya. Mereka juga membuka kemungkinan menggelar aksi lanjutan apabila tuntutan tidak memperoleh tindak lanjut yang dianggap memadai.

Janji Politik Perlu Diikuti Tindak Lanjut Terukur

Janji membawa aspirasi ke pemerintah pusat menjadi langkah awal dalam merespons tuntutan masyarakat. Namun, penyelesaian persoalan BBM, kelistrikan, karhutla, dan pengawasan perusahaan membutuhkan koordinasi lintas lembaga serta penjelasan mengenai langkah yang akan ditempuh.

Publik kini menunggu apakah komitmen tersebut akan berlanjut menjadi pembahasan resmi, kebijakan, atau tindakan nyata yang dapat dipantau. Kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab, agenda tindak lanjut, dan perkembangan pelaksanaannya menjadi penting agar aspirasi warga tidak berhenti sebagai catatan demonstrasi.(Fn)