KALIMANTAN BARAT Bencana kebakaran hutan dan lahan yang terus berulang di Kalimantan Barat kini berujung pada tuntutan keadilan lingkungan di meja hijau. Dilansir dari discoverynews.id Tim Hukum Napas Kalimantan Barat telah mengambil langkah berani dengan mendaftarkan gugatan perdata atas dugaan perbuatan melawan hukum. Langkah peradilan ini ditujukan untuk meminta pertanggungjawaban negara dan para pemangku kebijakan atas krisis udara bersih yang secara berkala mengancam kesehatan serta ruang hidup masyarakat.

Gugatan sengketa lingkungan yang diajukan dengan skema class action ini telah terdaftar resmi di Pengadilan Negeri Pontianak di bawah nomor perkara 292. Glorio Sanen selaku kuasa hukum Tim Hukum Napas Kalbar menegaskan bahwa gugatan ini merupakan tindak lanjut langsung dari desakan publik yang menjadi korban. Gugatan ini diajukan atas mandat beberapa organisasi masyarakat sipil dan seorang penggugat perseorangan yang mewakili warga terdampak kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap ujar Glorio dalam keterangan resminya pada Sabtu 19 September 2026.

Berkas perkara tersebut memuat sepuluh pihak utama yang secara resmi ditetapkan sebagai tergugat atas kelalaian yang terjadi. Jajaran tertinggi pemerintahan masuk dalam daftar ini mulai dari Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia, Kementerian Kehutanan, hingga Kementerian Lingkungan Hidup. Gugatan ini turut menyasar penegak hukum dan lembaga kebencanaan nasional yakni Kapolri, Kepala BNPB, Menteri Kesehatan, dan Menteri Keuangan. Keterlibatan berbagai institusi tersebut dinilai sangat vital mengingat peran strategis mereka dalam upaya pencegahan, penganggaran, penanganan medis korban asap, hingga penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran.

Di tingkat regional pemerintah daerah juga ikut terseret sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh atas krisis lingkungan ini. Gubernur Kalimantan Barat dan Kapolda Kalimantan Barat secara langsung disebut sebagai tergugat karena posisi mereka sebagai otoritas pengendali utama di wilayahnya. Untuk melengkapi daftar gugatan perdata tersebut Pengadilan Negeri Pontianak juga mencantumkan sejumlah instansi teknis dan pimpinan daerah. Pihak tambahan yang turut digugat meliputi Menteri ATR BPN, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kalbar, BPBD Kalbar, serta seluruh bupati dan wali kota di Kalimantan Barat. Pemeriksaan terhadap gugatan class action ini diharapkan dapat menjadi standar baru bagi akuntabilitas pemerintah dalam melindungi hak warga negara.