CHANNELNESIA, Pasir Putih, Bungatan, Situbondo — Kamis 05 November 2026
Ini bukan sekadar hutang piutang biasa. Ini dugaan hutang yang menyeret jabatan kepala desa dan aset desa.
Oknum Kepala Desa Pasir Putih, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo — H. Syaenal Arifin, S.AP — diduga mempunyai hutang kepada warga Besuki, Kecamatan Besuki, Situbondo, inisial R, sebesar diduga Rp 35 juta.

Menurut keterangan R kepada Channelnesia, hutang itu diduga dijamin dengan sepeda motor inventaris Desa Pasir Putih, nomor polisi P 6401 DP.
Motor itu bukan milik pribadi. Itu adalah aset desa. Dibeli pakai uang desa, untuk pelayanan warga desa. Bukan untuk jaminan hutang pribadi kepala desa.
DITAGIH BERKALI-KALI, DIDUGA MENGHINDAR
R mengaku sudah bertahun-tahun menunggu. Bukan sebulan, bukan setahun.
Setiap ditagih, oknum kades diduga selalu menghindar. Setiap didesak, kades kemudian membuat surat pernyataan akan melunasi.
Channelnesia tegaskan di sini: Surat pernyataan itu kades yang bikin sendiri, beberapa kali bikin surat pernyataan itu kades yang bikin sendiri.

Bukan R yang membuatkan. Bukan orang lain yang membuatkan. Kades sendiri yang membuat, kades sendiri yang menandatangani, kades sendiri yang berjanji akan melunasi.
Tapi janji itu diduga tidak ditepati. Surat pernyataan dibuat, tanda tangan dibubuhkan, tapi pelunasan tidak kunjung datang.
Pola itu, menurut R, berulang berkali-kali. Bikin sendiri, janji sendiri, ingkar sendiri.
Sampai Kamis 5 November 2026, saat berita ini ditulis Channelnesia, oknum kades diduga tak bisa dihubungi.
R sudah mencoba jalur kekeluargaan. R sudah mencoba lewat Kecamatan Bungatan, meminta Camat Bungatan memfasilitasi mediasi agar bisa dipertemukan dengan oknum kades.
Camat Bungatan diduga sudah berupaya akan memanggil oknum kades. Tapi upaya itu, menurut R, sampai kini menemui jalan buntu.
Kepada Channelnesia, R berkata:
"Bertahun-tahun saya menunggu oknum kades untuk menyelesaikan tanggungannya, namun apabila hal tersebut masih berlarut-larut, tidak menutup kemungkinan saya akan menempuh jalur hukum."
POTENSI PELANGGARAN YANG DIDUGA TERJADI
Channelnesia tidak memvonis. Channelnesia hanya membuka potensi pelanggarannya, supaya tidak dianggap sekadar hutang pribadi.
1. DIDUGA MENGGADAIKAN ASET DESA
Aset desa tidak boleh digadaikan untuk kepentingan pribadi. Itu diatur dalam Permendagri No. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa dan UU No. 6 Tahun 2014 jo. UU No. 3 Tahun 2024 tentang Desa.
Motor P 6401 DP seharusnya dipakai untuk pelayanan desa. Bukan untuk jaminan hutang pribadi Rp 35 juta.
Kalau motor itu benar diduga diserahkan ke R sebagai jaminan, itu diduga penyalahgunaan aset desa.
2. DIDUGA PENYALAHGUNAAN JABATAN
Kades adalah penyelenggara pemerintahan desa. Jabatan itu amanah.
Kalau pinjaman itu didapat karena R percaya kepada jabatan kades, dan jaminannya adalah motor dinas desa, maka itu diduga penyalahgunaan kewenangan jabatan.
3. DIDUGA WANPRESTASI — INGKAR JANJI
Kalau surat pernyataan yang dibuat sendiri oleh kades berkali-kali itu benar ada, tapi tidak dilunasi, itu masuk kategori wanprestasi dalam hukum perdata.
Justru fakta bahwa surat itu kades yang bikin sendiri berkali-kali memperkuat posisi R. Karena itu artinya kades sendiri yang mengakui hutangnya, kades sendiri yang berjanji membayar, tapi kades sendiri yang tidak menepatinya.
R berhak menuntut pelunasan lewat gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Situbondo, dengan bukti surat pernyataan yang dibuat kades sendiri itu.
Dan kalau dalam proses pinjam-meminjam itu diduga ada unsur penipuan sejak awal, maka itu bisa bergeser ke ranah pidana penipuan, Pasal 378 KUHP lama / Pasal 492 UU No. 1 Tahun 2023 KUHP baru — yang harus dibuktikan penyidik, bukan oleh media.
APA YANG HARUS DILAKUKAN?
Camat Bungatan: Jangan hanya "akan memanggil". Harus ada surat panggilan resmi, berita acara mediasi, dan tenggat pelunasan yang jelas. Kalau kades tidak hadir tanpa alasan, laporkan ke Bupati lewat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Inspektorat Situbondo: Audit aset Desa Pasir Putih. Di mana motor P 6401 DP sekarang? Masih di kantor desa atau diduga ada di tangan R? Kalau motor itu tidak ada di desa, itu sudah cukup alasan untuk memanggil kades.
BPD Pasir Putih: Jangan diam. BPD berhak meminta keterangan kades tentang status motor inventaris itu.
R: Simpan semua bukti. Surat pernyataan yang dibuat kades sendiri itu, bukti transfer / kwitansi Rp 35 juta, bukti chat penagihan, foto motor P 6401 DP. Itu bukti kunci di jalur hukum.
PENUTUP CHANNELNESIA
Rp 35 juta mungkin kecil bagi APBD. Tapi bagi R, itu uang yang ditunggu bertahun-tahun.
Motor P 6401 DP mungkin hanya satu motor. Tapi bagi warga Pasir Putih, itu motor dinas mereka, yang seharusnya melayani mereka, bukan diduga jadi jaminan hutang pribadi kadesnya.
Kalau kades sudah bikin surat pernyataan sendiri berkali-kali tapi tetap tidak membayar, lalu janji apa lagi yang bisa dipercaya?
Pertanyaan itu hanya bisa dijawab oleh H. Syaenal Arifin, S.AP, sendiri.
Channelnesia menunggu klarifikasi dari Kades Pasir Putih. Sampai Kamis 5 November 2026, Kades diduga tak bisa dihubungi. Tapi ruang hak jawab tetap terbuka.
Redaksi Channelnesia — Situbondo, Kamis 5 November 2026
Catatan Redaksi: Berita ini disusun berdasarkan keterangan narasumber inisial R, warga Besuki, Situbondo. Semua tuduhan terhadap Kepala Desa Pasir Putih, H. Syaenal Arifin, S.AP, termasuk dugaan hutang Rp 35 juta dan dugaan penjaminan motor inventaris Desa Pasir Putih P 6401 DP, masih dugaan yang belum terbukti dan berlaku asas praduga tak bersalah. Surat pernyataan yang dimaksud, menurut keterangan R, dibuat sendiri oleh Kades Pasir Putih berkali-kali. Channelnesia membuka hak jawab seluas-luasnya untuk Kades Pasir Putih, Camat Bungatan, BPD Pasir Putih, dan pihak terkait. Kirimkan hak jawab ke redaksi, akan kami muat utuh tanpa dipotong, sesuai UU Pers No. 40 Tahun 1999.
Penulis : Ubay
---