Penulis: Fanny A. 

CHANNELNESIA, JAKARTA – Menjelang pelaksanaan sidang kode etik terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menerbitkan aturan baru mengenai Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri (KKEP).

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022. Peraturan itu ditandatangani Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto pada Senin (16/11/2026) dan dikonfirmasi kepada publik pada Rabu (18/11/2026).

Penerbitan regulasi baru ini menjadi perhatian karena salah satu perubahan penting menyangkut komposisi kepangkatan anggota majelis yang bertugas memeriksa dugaan pelanggaran etik anggota Polri.

Majelis Etik Kini Bisa Beranggotakan Personel Berpangkat Lebih Rendah

Dalam ketentuan sebelumnya, anggota Komisi Kode Etik Polri harus memiliki pangkat yang sama atau lebih tinggi dibandingkan terduga pelanggar.

Namun, melalui perubahan Pasal 42 ayat (3), anggota majelis KKEP kini dapat berasal dari personel dengan pangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah dari pangkat terduga pelanggar.

Perubahan ini memungkinkan pembentukan majelis etik yang tetap dapat menjalankan persidangan meskipun terduga pelanggar memiliki pangkat tertinggi dalam struktur kepolisian.

Ketentuan serupa juga diberlakukan terhadap keanggotaan majelis KKEP Banding sebagaimana diatur dalam Pasal 74.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Jhonny Edison Isir membenarkan bahwa salah satu pertimbangan utama penerbitan Perpol tersebut adalah agenda sidang etik terhadap Listyo Sigit.

"Iya, itu salah satu pertimbangan utamanya," ujar Isir saat dikonfirmasi pada Rabu (18/11/2026), sebagaimana diberitakan sejumlah media nasional.

Sidang Etik Bisa Dilaksanakan Secara Daring

Perubahan lainnya terdapat pada Pasal 59 ayat (2). Dalam aturan terbaru, terduga pelanggar tidak lagi diwajibkan menghadiri persidangan secara fisik.

Sidang KKEP dapat diikuti secara langsung maupun melalui media elektronik, sepanjang memperoleh persetujuan Ketua KKEP.

Ketentuan tersebut membuka kemungkinan pelaksanaan persidangan secara daring, termasuk menggunakan fasilitas konferensi video.

Selain itu, terdapat perubahan batas waktu penyampaian surat panggilan pemeriksaan. Jika sebelumnya paling lambat tiga hari kerja sebelum pemeriksaan, kini menjadi tiga hari kalender. Artinya, hari Sabtu dan Minggu turut diperhitungkan.

Sembilan Poin Perubahan dalam Perpol 4/2026

Menurut penjelasan Divisi Humas Polri, regulasi baru tersebut memuat sembilan poin perubahan dan penambahan norma.

Beberapa ketentuan penting lainnya meliputi:

  1. Pembatasan pihak yang dapat mengajukan banding, yang kini hanya diberikan kepada pelanggar.
  2. Penambahan mekanisme gelar perkara setelah audit investigasi dengan melibatkan sejumlah fungsi terkait.
  3. Perubahan batas waktu penyampaian surat panggilan dari tiga hari kerja menjadi tiga hari kalender.
  4. Penyesuaian persyaratan kepangkatan anggota majelis KKEP.
  5. Pengaturan kehadiran terduga pelanggar melalui media elektronik dengan persetujuan Ketua KKEP.
  6. Penyesuaian kepangkatan anggota majelis KKEP Banding.
  7. Perubahan ketentuan masa penempatan di tempat khusus (patsus) menjadi maksimal 20 hari kalender.
  8. Penyesuaian ketentuan penempatan di tempat khusus agar mengikuti batas waktu yang baru.
  9. Perubahan persyaratan administratif terkait pengunduran diri bagi anggota yang menghadapi ancaman sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Sidang Listyo Sigit Dijadwalkan Pekan Depan

Perubahan regulasi tersebut berlangsung di tengah proses hukum yang menyeret nama mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Listyo merupakan satu dari empat perwira tinggi Polri yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya.

Tiga perwira tinggi lainnya adalah Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Sebelumnya, sidang etik terhadap Ahrie Sonta dan Eko Hadi telah menghasilkan putusan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Keduanya juga dilaporkan mengajukan banding atas putusan tersebut.

Sementara itu, sidang etik terhadap Listyo Sigit dijadwalkan berlangsung pada pekan depan. Adapun agenda sidang terhadap Slamet Uliandi belum dapat dipastikan karena yang bersangkutan masih menjalani pemulihan kesehatan.

Terbitnya Perpol Nomor 4 Tahun 2026 menjadi perkembangan penting dalam proses penegakan kode etik di lingkungan Polri. Publik kini menantikan bagaimana mekanisme baru tersebut diterapkan dalam persidangan terhadap mantan pimpinan tertinggi institusi kepolisian itu.

Transparansi proses, independensi majelis, serta konsistensi penerapan aturan akan menjadi perhatian dalam mengukur komitmen Polri terhadap prinsip kesetaraan di hadapan hukum.

Sumber: Divisi Humas Polri, detikNews, CNN Indonesia, dan Bisnis.com I Pengembangan Berita: Channelnesia