JAKARTA, CHANNELNESIA - 21 Oktober 2026 - Video yang menarasikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, ditangkap atau dijemput paksa oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ramai beredar di media sosial. Namun, KPK menegaskan bahwa video tersebut bukan rekaman penjemputan paksa oleh tim penyidiknya.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membantah narasi yang menyertai video tersebut. Ia menegaskan bahwa tayangan yang beredar tidak menunjukkan tindakan penyidik KPK membawa Nusron untuk menjalani pemeriksaan.

“Terkait video tersebut, itu bukan video terkait dengan jemput paksa ataupun tim KPK yang membawa yang bersangkutan,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (20/10/2026).

Dalam video yang beredar, sosok yang disebut sebagai Nusron terlihat keluar dari sebuah gedung dengan pengawalan sejumlah petugas sebelum memasuki mobil berwarna hitam. Rekaman itu kemudian disertai narasi yang mengklaim bahwa Nusron ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta setelah dua kali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan KPK.

Dua Kali Tidak Memenuhi Panggilan Pemeriksaan

Perhatian publik terhadap video tersebut tidak terlepas dari pemanggilan Nusron sebagai saksi dalam penyidikan dugaan suap dan penerimaan lainnya terkait pengurusan hak guna bangunan (HGB) di lingkungan ATR/BPN, termasuk perkara yang berkaitan dengan PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor.

Nusron sebelumnya dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada 7 Oktober 2026. Namun, ia tidak hadir dengan alasan adanya agenda lain di lingkungan kementeriannya. Pemeriksaan kemudian dijadwalkan ulang pada 15 Oktober 2026, tetapi kembali tidak terlaksana.

KPK selanjutnya menyampaikan bahwa Nusron memberikan penjelasan mengenai ketidakhadirannya, termasuk agenda perjalanan dinas ke luar negeri dan permintaan penundaan pemeriksaan.

Meski demikian, ketidakhadiran dalam dua jadwal pemeriksaan tersebut tidak dapat disamakan dengan penangkapan. Hingga keterangan yang diberitakan pada 21 Oktober 2026, KPK membantah bahwa video viral itu merupakan dokumentasi penjemputan paksa oleh penyidiknya.

Penyidik Masih Mempertimbangkan Langkah Lanjutan

Budi menjelaskan bahwa penyidik masih memproses langkah berikutnya dalam penanganan perkara, termasuk mempertimbangkan pemanggilan ulang dan kemungkinan penerbitan surat perintah membawa sesuai ketentuan yang berlaku.

“Yang pasti saat ini penyidik masih proses untuk upaya-upaya berikutnya, termasuk kemungkinan untuk menerbitkan surat panggilan kedua, apakah kemudian juga nanti beserta dengan surat perintah membawa atau seperti apa, nanti kita akan lihat perkembangannya,” ujar Budi.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa langkah terhadap Nusron masih berada dalam tahap pertimbangan penyidik. Karena itu, informasi mengenai penangkapan atau penjemputan paksa perlu dibedakan dari proses pemeriksaan saksi yang sedang ditangani KPK.

Pentingnya Memeriksa Informasi Viral

Kasus ini menjadi pengingat bahwa video yang beredar di media sosial belum tentu menggambarkan peristiwa sesuai narasi yang menyertainya. Potongan gambar dapat memunculkan kesimpulan yang keliru apabila tidak dilengkapi konteks dan konfirmasi dari pihak berwenang.

Masyarakat perlu memeriksa sumber informasi, waktu kejadian, serta klarifikasi resmi sebelum membagikan kabar yang berkaitan dengan proses hukum seseorang. Langkah ini penting untuk mencegah penyebaran informasi yang menyesatkan sekaligus menjaga agar pemberitaan tetap berpegang pada asas praduga tak bersalah.

Perkembangan perkara dugaan suap terkait pengurusan HGB di lingkungan ATR/BPN masih perlu dipantau melalui keterangan resmi KPK. Status hukum setiap pihak harus tetap merujuk pada informasi dan keputusan dari lembaga yang berwenang.(Amy)

Sumber: Liputan6.com