MLANDINGAN, SITUBONDO - CHANNELNESIA Edisi Sabtu 17 Oktober 2026 __

Kurang lebih Rp 645 juta. Tahun Anggaran 2024. Desa Sumberanyar, Kecamatan Mlandingan, Kabupaten Situbondo. Angka itu resmi tercatat sebagai temuan. Bukan isu. Bukan gosip warung kopi. Itu hasil pemeriksaan.

Pertanyaan warga sampai hari ini, Sabtu 17 Oktober 2026, sama: Uang itu kemana? Berjamaah atau seorang diri? Siapa yang terlibat?

Channelnesia jawab dengan fakta riil, tanpa mengarang.

KEMANA KURANG LEBIH Rp 645 JUTA ITU Menguap?

Kita tidak perlu menebak-nebak kegiatan apa. Yang pasti, pola bobolnya Dana Desa itu selalu sama: ada selisih antara yang direncanakan di APBDes dengan realisasi di lapangan. Ada belanja yang SPJ-nya ada, tapi barang dan kegiatannya tidak jelas. Ada pertanggungjawaban yang tidak didukung bukti yang sah.

Kurang lebih Rp 645 juta itu adalah akumulasi dari selisih-selisih itu. Inspektorat sudah temukan. Tinggal siapa yang bertanggung jawab.

BERJAMAAH ATAU SEORANG DIRI?

Dana Desa tidak bisa cair oleh satu orang. Itu fakta sistem.

Harus ada Kades sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Harus ada Sekdes sebagai verifikator. Harus ada Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Harus ada pelaksana kegiatan (PKA/TPK) yang menyatakan kegiatan sudah dilaksanakan.

Yang sudah masuk lidik adalah HF, mantan Plt Kades 2023-2024 yang juga mantan Sekdes Sumberanyar. Dia adalah aktor sentral karena dia yang verifikasi dan dia yang pernah pegang kendali pemerintahan desa.

Tapi logika hukumnya: tidak mungkin HF seorang diri. Siapa Kaur Keuangannya waktu itu? Siapa PKA/TPK-nya waktu itu? Mereka yang membuat dan menandatangani SPJ dan laporan pertanggungjawaban itu siapa? Mereka semua harus diperiksa. Hukum harus seret siapa saja yang terlibat. Tidak boleh hanya satu orang.

BPD SEBAGAI PENGAWAS, FUNGSINYA DIPERTEGAS

Bukankah BPD juga berfungsi sebagai pengawas? JAWABANNYA: YA, BPD ADALAH PENGAWAS.

Sesuai Permendagri No. 110 Tahun 2016, BPD punya 3 fungsi utama: membahas dan menyepakati Raperdes (termasuk APBDes), menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pengawasan BPD itu bukan formalitas. Bentuknya nyata:

1. Mengawasi perencanaan: BPD ikut membahas dan menyepakati APBDes TA 2024. Tanpa persetujuan BPD, APBDes tidak sah. Artinya BPD tahu persis anggaran kurang lebih Rp 645 juta itu mau dipakai untuk apa.

2. Mengawasi pelaksanaan: BPD berhak melakukan monitoring. BPD berhak meminta keterangan kepada Kades tentang pelaksanaan APBDes. BPD berhak datang ke lokasi kegiatan untuk memastikan kegiatan itu benar-benar ada.

3. Mengawasi pertanggungjawaban: BPD berhak mengevaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) dan Laporan Realisasi APBDes yang disampaikan Kades.

Apakah BPD tanda tangan SPJ/LPJ?

Tidak. BPD tidak tanda tangan SPJ atau bukti belanja. SPJ itu ranah eksekutif desa. Tapi justru karena BPD tidak tanda tangan SPJ, tugas BPD adalah mengawasi orang yang tanda tangan SPJ itu.

Jika kurang lebih Rp 645 juta bisa bobol, maka ada dua kemungkinan: BPD tidak menjalankan fungsi pengawasan, atau BPD sudah mengingatkan tapi tidak didengar dan BPD diam tidak melapor ke Camat atau Inspektorat.

Kedua-duanya adalah kelalaian fungsi pengawasan.

PERAN PENDAMPING DESA WAKTU ITU? PENGAWASAN KECAMATAN MLANDINGAN WAKTU ITU?

Dua pilar pengawasan lagi yang wajib ditanya.

Pendamping Desa (PLD/PD) tugasnya mendampingi. Bukan memerintah, tapi mendampingi agar perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan sesuai aturan. Jika temuan sampai kurang lebih Rp 645 juta, pertanyaannya: pendamping desa waktu itu mendampingi secara riil atau hanya tanda tangan di absensi?

Kecamatan Mlandingan sebagai pembina. Camat punya kewenangan melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa. Setiap pencairan Dana Desa butuh rekomendasi Kecamatan. Pembinaan itu dilakukan tidak waktu TA 2024? Monev-nya riil atau hanya di atas kertas? Karena fakta hari ini, pembinaan tertulis baru muncul setelah kasus ini jadi temuan Inspektorat.

MENGAPA MENGGANTUNG SAMPAI KINI?

Sudah 9 bulan sejak masuk lidik 13 Januari 2026. Sudah ada Kades PAW baru. Tapi kasus lama menggantung.

Warga Sumberanyar butuh kepastian. Jangan biarkan polemik ini menggantung tanpa kepastian hukum. Jangan sampai menguap begitu saja.

Ingat, pengembalian kerugian keuangan negara jelas-jelas tidak menghapus pidananya. Pasal 4 UU Tipikor tegas. Kembalikan pun tetap dipidana.

Hukum harus tegas. Seret siapa saja yang terlibat. Periksa rantai komando TA 2024 itu secara utuh. Dan tegakkan fungsi BPD sebagai pengawas yang sesungguhnya, bukan hanya sebagai stempel APBDes.

TIM INVESTIGASI CHANNELNESIA.(Ubay)