GORONTALO, CHANNELNESIA – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Gorontalo menahan mantan Penjabat (Pj) Gubernur Gorontalo, Hamka Hendra Noer, sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan Command Center Video Wall pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2022.
Penahanan dilakukan pada Jumat (30/10/2026), setelah Hamka ditetapkan sebagai tersangka. Ia dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo untuk menjalani penahanan selama 20 hari, terhitung sejak 30 Oktober hingga 18 November 2026.
Kepala Seksi Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejati Gorontalo, Rafid Humolungo, menjelaskan bahwa perkara tersebut bermula dari pengalokasian anggaran sebesar Rp5 miliar dalam APBD Perubahan 2022 untuk pengadaan perangkat Command Center Video Wall.
"Kasus ini bermula ketika Pemerintah Provinsi Gorontalo mengalokasikan anggaran sebesar Rp5 miliar dalam APBD Perubahan 2022 untuk kegiatan pengadaan command center video wall," kata Rafid.
Penganggaran dan Proses Pengadaan Jadi Bagian Penyidikan
Dalam proses penyidikan, kejaksaan mengungkap dugaan adanya komunikasi dan koordinasi sebelum proyek dimasukkan ke dalam anggaran perubahan. Hamka diduga memerintahkan Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo saat itu untuk berkoordinasi dengan Badan Anggaran DPRD agar kegiatan pengadaan tersebut dimasukkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan.
Penyidik juga mendalami dugaan bahwa kegiatan tersebut dimasukkan meskipun belum tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan.
Pengadaan kemudian dilaksanakan melalui mekanisme e-purchasing menggunakan katalog elektronik. Kontrak diberikan kepada PT Prio Integrasi Universal dengan nilai sekitar Rp4,57 miliar.
Berdasarkan hasil penyidikan yang disampaikan kejaksaan, ditemukan selisih sekitar Rp1,77 miliar antara nilai kontrak dan harga sebenarnya barang yang dibeli penyedia dari PT V2 Indonesia. Hasil audit juga disebut menunjukkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1,77 miliar.
Selain selisih harga, penyidik mengungkap dugaan pemberian uang sekitar Rp1,1 miliar kepada Hamka. Uang tersebut diduga bersumber dari selisih harga pengadaan dan diserahkan sekitar Desember 2022, ketika Hamka masih menjabat sebagai Pj Gubernur Gorontalo.
Penahanan Menjadi Babak Lanjutan Penanganan Perkara
Penahanan Hamka menjadi perkembangan terbaru dalam perkara yang telah lebih dahulu menjerat sejumlah pihak lain. Kejaksaan sebelumnya telah melakukan penyidikan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan proses pengadaan, termasuk unsur pejabat dinas dan pihak penyedia.
Dalam keterangan yang disampaikan sebelumnya, Kejati Gorontalo mengungkap sejumlah dugaan penyimpangan dalam proyek tersebut, antara lain penganggaran yang dinilai tidak sesuai ketentuan, dugaan pengondisian Harga Perkiraan Sendiri (HPS), perbedaan spesifikasi barang yang diterima dengan dokumen kontrak, serta dugaan kemahalan harga atau mark-up.
Kejaksaan menyatakan penetapan tersangka didasarkan pada rangkaian pemeriksaan saksi, keterangan ahli, dokumen, dan barang bukti yang dikumpulkan selama penyidikan.
Hamka disangkakan dengan ketentuan pidana sebagaimana disebutkan penyidik, termasuk Pasal 603 dan Pasal 605 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Perkara ini masih berada dalam tahap penyidikan. Penetapan tersangka dan penahanan bukan merupakan putusan bersalah. Proses pembuktian selanjutnya akan menentukan pertanggungjawaban pidana masing-masing pihak di hadapan hukum.
Publik kini menunggu bagaimana kejaksaan menelusuri keseluruhan alur penganggaran, proses pengadaan, perhitungan kerugian negara, hingga dugaan aliran dana dalam proyek tersebut. Transparansi proses hukum menjadi penting agar penanganan perkara dapat mengungkap secara terang rangkaian peristiwa yang menyebabkan kerugian keuangan negara.(Fn)
Sumber: Kejaksaan Tinggi Gorontalo