Situbondo, Channelnesia, edisi Selasa, 22 September 2026 __ Besuki __ Memasuki pengujung September 2026, potret buram fasilitas publik di beranda barat Kabupaten Situbondo kembali memicu tanya.

Terminal Bus Besuki, sebuah simpul transportasi krusial di jalur penyangga Pantura, tercatat hampir satu dekade beroperasi "tanpa mahar". Sejak tahun 2017 hingga detik ini, terminal berstatus Tipe C tersebut murni hanya menjalankan fungsi pelayanan administratif, tanpa menyumbang sepeser pun Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi perhubungan.

Terminal Besuki
Terminal Besuki

Publik pun bertanya - tanya: _ ada apa di balik kemandekan penarikan retribusi ini? Apakah sebuah bentuk kedermawanan regulasi, ataukah cerminan dari kegagalan tata kelola infrastruktur?

Secara hierarki kelembagaan, status kepemilikan Terminal Besuki "Clear" dan tidak berada di bawah bayang - bayang Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terminal ini berada di bawah kendali penuh Pemerintah Kabupaten Situbondo. Namun, hak kelola yang melekat pada Pemkab Situbondo ini bagai pisau bermata satu. Di satu sisi memberikan otonomi penuh, di sisi lain menelanjangi ketidakmampuan daerah dalam mematangkan fasilitas publiknya sendiri.

Alasan mendasar mengapa tidak ada pungutan retribusi di Terminal Besuki?, bukan karena kelalaian petugas, melainkan karena keterikatan aturan hukum pidana dan administrasi negara.

Pemerintah daerah dilarang keras menarik pungutan jasa jika tidak diimbangi dengan penyediaan fasilitas penunjang yang layak. Memaksa menarik retribusi di tengah fasilitas terminal yang compang _ camping dan semrawut _ di mana jalur keluar masuk bus masih berjejal dengan parkir harian Pasar Besuki _ sama saja dengan melegalkan pungutan liar (pungli) berbaju regulasi daerah.

Kondisi Terminal Besuki hari ini dinilai jauh dari standar kelayakan teknis Terminal Tipe C. Alih - alih menjadi tempat singgah yang nyaman bagi bus trayek Surabaya - Situbondo - Bondowoso dan Mobil Penumpang Umum (MPU), areal terminal terkesan sekadar menjadi pelengkap administratif geografis semata.

Fenomena "Pelayanan Tanpa Retribusi" ini menjadi paradoks yang tajam. Pada satu sudut, kebijakan ini menyelamatkan para sopir angkutan pedesaan dan kru bus dari beban pungutan tambahan di tengah lesunya industri transportasi darat. Namun, di sudut lain, hal ini menjadi tamparan keras bagi fungsi pengawasan dan pembangunan Pemkab Situbondo.

Membiarkan Terminal Besuki stagnan sebagai pos pelayanan cuma - cuma tanpa upaya revitalisasi fisik berarti membiarkan potensi pendapatan daerah menguap begitu saja setiap tahunnya.

September 2026 seharusnya menjadi momentum refleksi bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo.

Jika Daerah serius ingin mendongkrak PAD, jalurnya bukan dengan memaksakan pungutan pada fasilitas yang tidak layak, melainkan dengan merombak total wajah Terminal Besuki agar layak disebut sebagai gerbang transportasi publik yang bermartabat.

Selama pembenahan infrastruktur itu ditunda, selama itu pula Terminal Besuki akan terus berdiri sebagai monomen pelayanan tanpa hasil ...!!

Penulis: Biro Situbondo (Ubay)