Penulis: Fanny Ardhianti 

CHANNELNESIA, SIDOARJO – Dugaan praktik eksploitasi tenaga kerja di sebuah restoran kawasan Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, terbongkar. Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA/PPO) Polda Jawa Timur menetapkan seorang warga negara asing (WNA) berinisial FD (57), pemilik restoran tersebut, sebagai tersangka tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Kasus ini menjadi perhatian serius lantaran jumlah korban mencapai 19 orang, termasuk seorang anak. Para pekerja diduga mengalami eksploitasi ekonomi melalui sistem kerja yang tidak sebanding dengan upah yang diterima.

Pengungkapan perkara tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast dalam konferensi pers di Gedung Bidhumas Polda Jatim, Rabu (11/11/2026).

Dirres PPA/PPO Polda Jatim Kombes Pol Ganis Setyaningrum menjelaskan, dugaan praktik eksploitasi berlangsung sejak Mei hingga Oktober 2026. Para pekerja direkrut melalui media sosial dan diikat dengan perjanjian kerja.

Ironisnya, meskipun restoran belum beroperasi, para pekerja diduga tetap dipaksa menjalankan pekerjaan dengan beban yang tidak sebanding dengan upah yang diterima.

Berdasarkan hasil penyidikan, para pekerja hanya menerima gaji berkisar Rp1,3 juta hingga Rp1,5 juta setiap bulan. Mereka juga diduga dibebani denda sebesar Rp5 juta sampai Rp15 juta apabila mengundurkan diri sebelum menyelesaikan masa kerja tiga bulan.

“Berdasarkan keterangan para korban yang telah kami periksa dan alat bukti yang diperoleh, penyidik menemukan adanya praktik eksploitasi terhadap para pekerja. Temuan tersebut menjadi bagian dari dasar proses penyidikan dan penetapan tersangka,” jelas Ganis.

Dugaan Kekerasan Seksual terhadap Dua Korban Laki-Laki

Perkara ini tidak berhenti pada dugaan eksploitasi ekonomi. Penyidik juga mendalami dugaan kekerasan seksual terhadap dua korban laki-laki.

Dalam pengembangan penyidikan, dugaan tersebut berkaitan dengan tindakan tersangka yang disebut memaksa kedua korban melakukan perbuatan pencabulan setelah muncul persoalan terkait tuduhan menghasut calon pekerja lain.

Penanganan dugaan kekerasan seksual tersebut dilakukan dengan memperhatikan perlindungan identitas, privasi, serta kondisi psikologis para korban.

Penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa telepon genggam, pakaian, akta kelahiran, serta dokumen kontrak kerja yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Polisi Siapkan Perlindungan bagi Korban

Selain menetapkan tersangka, Polda Jatim berkoordinasi dengan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur untuk menyediakan rumah aman serta pendampingan psikologis bagi para korban.

Koordinasi juga dilakukan dengan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Juanda terkait status keimigrasian tersangka.

Atas perkara tersebut, penyidik menerapkan ketentuan pidana terkait tindak pidana perdagangan orang, perlindungan anak, dan ketenagakerjaan sesuai hasil penyidikan. Untuk dugaan TPPO, polisi menyebut penerapan Pasal 455 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan memperhatikan perubahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Ancaman pidananya paling lama 15 tahun penjara.

Kasus ini sekaligus menjadi pengingat bahwa praktik eksploitasi tenaga kerja dapat terjadi melalui hubungan kerja yang secara formal tampak memiliki perjanjian, tetapi diduga menyimpan ketimpangan dan tekanan terhadap pekerja.

Penyidikan masih berjalan. Publik kini menantikan pengungkapan lebih lanjut mengenai keseluruhan modus, pertanggungjawaban tersangka, serta pemenuhan hak 19 orang yang diduga menjadi korban.

Sumber: Polda Jawa Timur

Sumber Foto: Tribratanews Polri