Jakarta - Channelnesia.Id - Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menjadi sorotan setelah memeriksa perkara yang mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat mencalonkan diri dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024.
Dalam persidangan, muncul fakta mengenai dokumen pendidikan Gibran yang menjadi dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan luar negeri. MK menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar untuk menunjukkan bahwa Gibran telah menamatkan pendidikan yang setara dengan jenjang sekolah menengah atas atau sederajat.
Hakim Konstitusi Adies Kadir mengatakan, meskipun fakta tersebut ditemukan dalam persidangan, MK tidak dapat membatalkan maupun mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden.
“Mahkamah tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya sebagai Wakil Presiden,” demikian pertimbangan MK dalam putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.
Putusan tersebut dibacakan pada Selasa, 6 Oktober 2026, setelah para pemohon mempermasalahkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran ketika ditetapkan sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.
Perkara itu diajukan oleh sejumlah pihak, di antaranya Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, Denny Indrayana, enam warga yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI, M Subhan, Bonatua Silalahi, serta Tiurma M.S. Sihombing.
Para pemohon mendalilkan bahwa syarat pendidikan minimal tamat SMA atau sederajat merupakan persyaratan wajib bagi calon presiden maupun wakil presiden. Mereka mempersoalkan dokumen yang digunakan dalam proses penyetaraan pendidikan Gibran dan menilai terdapat persoalan dalam pemenuhan syarat pencalonannya.
Kemendikdasmen Jelaskan Dokumen yang Digunakan
Persoalan semakin menjadi perhatian ketika Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memberikan keterangan dalam persidangan MK.
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendikdasmen Gogot Suharwoto menjelaskan bahwa proses penyetaraan pendidikan luar negeri pada dasarnya bukan proses menerbitkan ijazah baru atau menyatakan seseorang lulus dari sekolah di Indonesia.
Menurut Gogot, pemerintah hanya menerbitkan hasil penilaian kesetaraan. Sementara dokumen pendidikan asli tetap diterbitkan oleh institusi pendidikan di luar negeri.
Dalam kasus Gibran, permohonan penyetaraan pendidikan luar negeri diajukan secara daring pada 6 Agustus 2019.
Dokumen yang diajukan dalam proses tersebut mencakup riwayat pendidikan dari SMP Negeri 1 Surakarta, Orchid Park Secondary School di Singapura, serta UTS Insearch di Australia.
Kemendikdasmen menjelaskan bahwa penilaian tidak hanya didasarkan pada satu dokumen. Tim penilai melihat keseluruhan riwayat pendidikan, termasuk kesinambungan pendidikan, dokumen pendukung, rapor, transkrip, sertifikat, serta hasil belajar yang ditempuh di luar negeri.
Hasil penilaian tersebut kemudian menjadi dasar diterbitkannya surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran dengan jenjang pendidikan SMK bidang akuntansi dan keuangan.
Hakim MK Soroti Certificate of Attendance
Namun, persoalan utama muncul ketika MK menelaah dokumen yang tersedia sebagai bukti pendidikan Gibran.
Dalam persidangan, diketahui bahwa dokumen yang menjadi bagian dari proses penyetaraan antara lain berupa certificate of attendance, academic records, serta explanation of grades.
Hakim MK kemudian menilai bahwa dokumen tersebut tidak secara langsung menunjukkan seseorang telah menamatkan pendidikan pada jenjang tertentu.
Hakim Konstitusi Arsul Sani menjelaskan bahwa certificate of attendance pada dasarnya menunjukkan kehadiran dalam proses pembelajaran, bukan bukti kelulusan.
MK juga menyatakan tidak menemukan dokumen berupa ijazah, sertifikat, atau diploma yang dapat menunjukkan bahwa Gibran telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat.
Temuan inilah yang kemudian menjadi salah satu bagian penting dalam pertimbangan hukum Mahkamah.
Namun, temuan tersebut tidak secara otomatis berarti MK menyatakan Gibran tidak pernah bersekolah atau tidak pernah melanjutkan pendidikan. Persoalan yang diperiksa secara spesifik adalah apakah terdapat dokumen yang dapat menjadi dasar pembuktian pemenuhan syarat pendidikan minimal sebagaimana diatur dalam UU Pemilu.
Para Pemohon Minta Gibran Didiskualifikasi
Kuasa hukum para pemohon, Bambang Widjojanto, sebelumnya menyatakan bahwa pihaknya menemukan indikasi persoalan dalam pemenuhan syarat pendidikan Gibran.
Para pemohon berpendapat bahwa persyaratan pendidikan minimal tamat SMA atau sederajat merupakan syarat yang harus dipenuhi sejak proses pencalonan.
Menurut mereka, apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka pencalonan Gibran sebagai wakil presiden seharusnya dinyatakan cacat hukum.
Dalam permohonannya, para pemohon bahkan meminta MK menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden, membatalkan penetapannya sebagai cawapres, hingga membatalkan pelantikan Gibran sebagai Wakil Presiden.
Namun, permintaan tersebut tidak dikabulkan oleh MK.
MK Tidak Langsung Membatalkan Jabatan Gibran
Meskipun menemukan bahwa tidak terdapat bukti meyakinkan mengenai ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan pendidikan setara SMA, MK menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran.
Salah satu alasan pentingnya adalah persoalan kedudukan hukum para pemohon.
MK menjelaskan bahwa dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pihak yang mempunyai kedudukan hukum sebagai pemohon adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Sementara para pemohon dalam perkara tersebut bukan pasangan calon peserta Pilpres 2024.
Karena itu, MK menyatakan para pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan perkara tersebut. Permohonan akhirnya dinyatakan tidak dapat diterima.
Selain persoalan legal standing, MK juga mempertimbangkan bahwa Gibran sudah bukan lagi berstatus sebagai calon wakil presiden.
Status tersebut berakhir ketika Gibran dilantik dan diambil sumpah sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024.
Dengan demikian, menurut MK, perkara tersebut secara substansial tidak lagi tepat ditempatkan dalam rezim penyelesaian sengketa hasil Pilpres 2024.
MK Sebut Ada Lembaga Lain yang Berwenang
Putusan MK juga membuka ruang bahwa persoalan mengenai keabsahan dan keterpenuhan syarat calon presiden maupun wakil presiden dapat menjadi ranah lembaga lain yang mempunyai kewenangan.
MK menyatakan bahwa fakta mengenai tidak ditemukannya ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan pendidikan Gibran tidak serta-merta dapat digunakan Mahkamah untuk mendiskualifikasi Gibran melalui perkara PHPU tersebut.
Dengan kata lain, MK membedakan antara temuan mengenai dokumen pendidikan dengan kewenangan untuk menentukan konsekuensi hukum terhadap status Gibran sebagai Wakil Presiden.
Gibran Hormati Putusan MK
Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka merespons putusan tersebut dengan menyatakan menghormati proses dan putusan Mahkamah Konstitusi.
Gibran juga mempertanyakan anggapan bahwa dirinya tidak menyelesaikan pendidikan sekolah menengah. Ia menyebut dirinya dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dan memperoleh gelar sarjana.
“Kalau saya tidak lulus SMA, saya tidak mungkin bisa kuliah,” kata Gibran setelah putusan MK, sebagaimana diberitakan Reuters.
Gibran diketahui pernah menempuh pendidikan di Singapura dan Australia sebelum melanjutkan pendidikan hingga memperoleh gelar sarjana melalui Management Development Institute of Singapore.
Polemik Belum Berhenti di Putusan MK
Putusan MK ternyata belum sepenuhnya mengakhiri perdebatan mengenai persoalan dokumen pendidikan Gibran.
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito mengatakan pihaknya dapat memeriksa persoalan yang berkaitan dengan penyelenggara pemilu apabila terdapat pengaduan yang memenuhi persyaratan.
Namun, DKPP tidak dapat bergerak secara otomatis hanya karena adanya putusan MK.
“Undang-undang membatasi kewenangan DKPP bersikap pasif. Memeriksa perkara bila ada aduan masuk. Tanpa adanya pengaduan, tidak dibenarkan melakukan pemeriksaan,” ujar Heddy Lugito.
Artinya, apabila ada pihak yang mengajukan pengaduan terkait dugaan pelanggaran etik penyelenggara pemilu dan pengaduan tersebut memenuhi syarat formil maupun materiil, DKPP dapat melakukan pemeriksaan.
Heddy juga menegaskan DKPP tidak boleh menolak pengaduan sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
Kesimpulan
Polemik mengenai ijazah dan syarat pendidikan Gibran kembali mencuat setelah Mahkamah Konstitusi memeriksa perkara yang mempersoalkan pencalonannya sebagai wakil presiden pada Pilpres 2024.
Dalam pemeriksaan tersebut, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat menunjukkan Gibran telah menamatkan pendidikan yang setara dengan SMA atau sederajat.
Namun, temuan tersebut tidak berujung pada pembatalan jabatan Gibran sebagai Wakil Presiden.
MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan sengketa tersebut. Selain itu, Gibran telah dilantik sebagai Wakil Presiden sehingga persoalan tersebut tidak lagi dapat diperlakukan dengan cara yang sama seperti sengketa hasil Pilpres ketika dirinya masih berstatus sebagai calon.
Dengan demikian, penting untuk membedakan antara “MK tidak menemukan bukti ijazah setara SMA dalam perkara yang diperiksa” dan “MK menyatakan Gibran tidak memiliki ijazah atau tidak pernah lulus SMA.”
Putusan MK menyatakan hal yang pertama, bukan yang kedua. Sementara mengenai konsekuensi hukum atas persoalan pemenuhan syarat pendidikan tersebut, Mahkamah menyebutnya sebagai ranah lembaga lain yang memiliki kewenangan. (Fny)
Foto : BBC