Penulis : Amy A.
CHANNELNESIA, BANYUWANGI – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memproyeksikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp850,8 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Angka tersebut mengalami penyesuaian dibandingkan proyeksi dalam rancangan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027 yang sebelumnya mencapai Rp898,8 miliar.
Dengan demikian, terdapat penurunan proyeksi PAD sebesar Rp48 miliar atau sekitar 5,34 persen dari angka yang disampaikan pada Juli 2026.
Perubahan tersebut menjadi salah satu poin penting dalam pembahasan rancangan anggaran daerah Banyuwangi. Pasalnya, kemampuan pemerintah daerah meningkatkan pendapatan asli menjadi faktor penting dalam menjaga ruang fiskal untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Rancangan APBD 2027 tersebut disampaikan Wakil Bupati Banyuwangi, Mujiono, dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Banyuwangi dengan agenda penyampaian nota pengantar Bupati terhadap Raperda APBD 2027, Senin (9/11/2026).
Dalam pemaparannya, Mujiono menjelaskan bahwa penyusunan RAPBD memperhatikan perkembangan pendapatan daerah, kondisi makroekonomi, serta kebutuhan pembiayaan berbagai prioritas pembangunan.
"Kebijakan fiskal yang tepat harus menjadi fondasi kuat demi mewujudkan cita-cita masyarakat Banyuwangi yang sejahtera," ujar Mujiono di hadapan anggota DPRD.
PAD Rp850,8 Miliar, Transfer Masih Mendominasi
Berdasarkan nota pengantar RAPBD 2027, total pendapatan daerah Kabupaten Banyuwangi direncanakan mencapai Rp2,444 triliun.
Pendapatan tersebut terdiri atas tiga komponen utama, yakni PAD sebesar Rp850,8 miliar, pendapatan transfer sebesar Rp1,543 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp50,170 miliar.
Komposisi tersebut memperlihatkan bahwa pendapatan transfer masih menjadi sumber terbesar pendapatan daerah.
Jika dihitung berdasarkan proyeksi tersebut, kontribusi PAD berada di kisaran 34,8 persen dari total pendapatan daerah. Sementara pendapatan transfer menyumbang sekitar 63,1 persen.
Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Kabupaten Banyuwangi masih memiliki ketergantungan cukup besar terhadap dana transfer dari pemerintah pusat maupun sumber transfer lainnya.
Karena itu, optimalisasi PAD menjadi salah satu pekerjaan penting pemerintah daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal.
Proyeksi PAD Berubah Rp48 Miliar
Perubahan proyeksi PAD dari Rp898,8 miliar dalam KUA-PPAS menjadi Rp850,8 miliar dalam RAPBD 2027 perlu mendapat penjelasan lebih lanjut.
Pada Juli 2026, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyampaikan bahwa PAD 2027 diproyeksikan meningkat menjadi Rp898,8 miliar, dibandingkan target APBD 2026 sebesar Rp800,8 miliar.
Sementara dalam rancangan RAPBD yang disampaikan November ini, PAD ditetapkan dalam proyeksi sebesar Rp850,8 miliar.
Meski mengalami penyesuaian Rp48 miliar dibandingkan rancangan sebelumnya, angka tersebut masih lebih tinggi sekitar Rp50 miliar atau 6,24 persen dibandingkan target PAD APBD 2026.
Perbedaan tersebut penting dicermati secara proporsional. Penurunan dari KUA-PPAS ke RAPBD tidak otomatis menunjukkan penurunan realisasi penerimaan, melainkan perubahan target dalam tahapan perencanaan anggaran.
Namun, pemerintah daerah tetap perlu menjelaskan faktor yang memengaruhi perubahan proyeksi tersebut, termasuk apakah berkaitan dengan evaluasi potensi pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, maupun sumber PAD lainnya.
Belanja Daerah Capai Rp2,420 Triliun
Selain pendapatan, RAPBD Banyuwangi 2027 juga memproyeksikan belanja daerah sebesar Rp2,420 triliun.
Pemerintah daerah menyatakan penyusunan belanja akan dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
Mujiono menjelaskan bahwa kebutuhan belanja daerah terus meningkat, terutama untuk membiayai pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, hingga penguatan ekonomi masyarakat.
"Kebijakan umum belanja daerah pada Tahun Anggaran 2027 diarahkan sebagai instrumen countercyclical untuk meredam guncangan ekonomi, sekaligus terus memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan dapat memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," paparnya.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah berupaya menjaga agar belanja tidak hanya terserap secara administratif, tetapi juga menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Dalam rancangan pembiayaan, penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp45,32 miliar yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Sementara pengeluaran pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp68,416 miliar.
Komponen tersebut menjadi bagian dari perencanaan untuk menjaga keseimbangan keuangan daerah.
Target Pertumbuhan Ekonomi 5,41 Persen
Dalam RAPBD 2027, Pemkab Banyuwangi juga memproyeksikan sejumlah indikator pembangunan daerah.
Pertumbuhan ekonomi ditargetkan berada di kisaran 5,41 persen. Persentase penduduk miskin ditargetkan sekitar 5,77 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 75,87, serta Indeks Reformasi Birokrasi mencapai 97.
Pencapaian indikator tersebut tentu membutuhkan dukungan kebijakan anggaran yang tepat sasaran, terutama pada sektor yang berhubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.
Mujiono menyampaikan bahwa pemerintah daerah mengharapkan program dan kegiatan pembangunan mampu menghasilkan manfaat nyata dengan kualitas keluaran dan hasil yang semakin baik.
"Eksekutif berharap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang APBD Tahun Anggaran 2027 dapat berjalan lancar dan dilandasi semangat untuk bersama-sama mewujudkan kesejahteraan masyarakat Banyuwangi," tuturnya.
RAPBD 2027 selanjutnya akan melalui pembahasan bersama DPRD Kabupaten Banyuwangi sebelum ditetapkan menjadi APBD sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagi masyarakat, pembahasan tersebut menjadi momentum untuk memastikan setiap alokasi anggaran memiliki dasar kebutuhan yang jelas, transparan, serta berorientasi pada peningkatan pelayanan publik.
Sumber: Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
Sumber Foto: Portal Banyuwangi