SITUBONDO — Channelnesia - Edisi 11 Oktober 2026Alokasi anggaran belanja di lingkungan DPRD Situbondo kembali memicu sorotan tajam publik. Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih, para wakil rakyat justru menggelontorkan dana hingga hampir setengah miliar rupiah hanya untuk urusan atribut fisik dan penampilan.

Berdasarkan temuan data terbaru, paket pengadaan Belanja Pakaian Dinas dan Perlengkapan Dinas Anggota DPRD Situbondo tercatat menyedot anggaran fantastis sebesar Rp 417.082.500. 

Pengadaan ini dijalankan dalam satu paket tunggal oleh penyedia MACO SPORT TAILOR, dengan status pengerjaan yang saat ini masih on process (sedang berjalan).

Mencapai 20 Persen Pagu AnggaranAngka Rp 417 juta lebih ini dinilai sangat mencederai rasa keadilan sosial. Pasalnya, nilai pengadaan baju dinas tersebut menghabiskan hampir 20 persen dari total pagu anggaran yang terekam dalam data perencanaan daerah untuk kategori terkait.

Tingginya angka ini memicu pertanyaan sarkas dan kritik pedas dari berbagai elemen masyarakat. 

Apakah seragam para anggota dewan yang terhormat ini dijahit menggunakan benang emas murni, atau sengaja diimpor langsung dari rumah mode ternama di Milan?

Pakaian Dinas" Berbalut Kemewahan Setengah Miliar di DPRD Situbondo

Ketika konstituen di akar rumput masih harus berjibaku dan memeras keringat demi memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, para pejabat legislatif justru dinilai mempertontonkan ego sektoral dengan mengutamakan estetika formalitas yang bernilai ratusan juta rupiah.

Tuntutan Audit Forensik HPSMerespons kejanggalan nilai proyek ini, sejumlah pihak mendesak lembaga pengawas dan aparat penegak hukum untuk segera turun tangan. 

Angka ratusan juta untuk pakaian dinas dianggap di luar batas kewajaran. Publik menuntut agar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam paket pengadaan ini wajib diaudit secara forensik. 

Langkah ini dinilai penting untuk membongkar apakah ada indikasi penggelembungan harga (mark-up) atau ketidakwajaran dalam penentuan spesifikasi bahan yang berujung pada pemborosan uang rakyat.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Sekretariat DPRD Situbondo maupun penyedia jasa belum memberikan keterangan resmi terkait rincian spesifikasi pakaian dinas yang memakan biaya fantastis tersebut.

Penulis : Biro Situbondo Iis