JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP akhirnya buka suara menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi mengenai polemik gugatan ijazah milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit pada hari Rabu 7/10/2026 menegaskan bahwa fraksinya sangat menghormati keputusan yang telah dijatuhkan tersebut. Dolfie memandang putusan itu sudah ditempatkan dengan tepat sesuai dengan koridor kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh MK.

Pandangan yang lebih tajam dan kritis datang dari Ketua DPP PDIP sekaligus anggota Komisi II DPR Deddy Sitorus. Menurut Deddy esensi paling krusial dari putusan MK justru terletak pada fakta persidangan yang mengungkap bahwa majelis hakim tidak menemukan bukti kuat terkait kepemilikan ijazah SMA atau yang setara atas nama Gibran. Berangkat dari temuan tersebut Deddy secara tegas menilai bahwa sejak awal Gibran sebenarnya sama sekali tidak memenuhi kelayakan syarat pencalonan sebagai wakil presiden. Ia menduga dokumen administrasi pencalonan yang diserahkan pada saat itu cacat secara hukum dan memicu potensi adanya pelanggaran aturan.

Mengingat Gibran saat ini sudah terpilih dan berstatus sebagai wakil presiden Deddy menyebut persoalan ijazah ini bisa merembet pada ketentuan dalam Undang Undang Dasar 1945 khususnya yang mengatur mengenai pemberhentian kepala negara atau wakilnya. Ia memaklumi langkah MK yang menyerahkan tindak lanjut penyelesaian kasus ini kepada lembaga politik atau proses hukum lainnya. Secara politik Deddy menegaskan bahwa DPR sangat mungkin merespons putusan ini melalui instrumen instrumen yang sah seperti pembentukan panitia khusus atau penggunaan hak angket. Ia juga membuka ruang bagi pihak pihak yang memiliki kedudukan hukum sah untuk mengajukan gugatan baru ke pengadilan apabila menemukan indikasi rekayasa dalam syarat pencalonan tersebut.

Sebagai informasi tambahan Mahkamah Konstitusi sebelumnya menyatakan tidak dapat menerima gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum atau PHPU mengenai syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka. Hakim Suhartoyo menyebutkan bahwa pihak pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum yang sah lantaran mereka bukanlah peserta langsung dalam ajang Pilpres 2024 lalu. Walaupun menolak eksepsi pemohon secara hukum MK dalam lembar pertimbangannya memang secara gamblang mengakui tidak menemukan bukti keberadaan ijazah setara SMA milik wakil presiden terpilih tersebut.

Menjelaskan batasan wewenang lembaganya Hakim MK Adies Kadir dalam sidang putusan di gedung MK Jakarta Pusat pada Selasa 6/10/2026 menegaskan bahwa mahkamah tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi posisi Gibran seperti tuntutan awal para pemohon. Adies menguraikan bahwa meski terdapat fakta persidangan soal ketiadaan ijazah luar negeri yang disetarakan MK merasa tidak memiliki wewenang untuk menilai ranah keterpenuhan syarat calon presiden dan wakil presiden. Ia menyatakan bahwa persoalan penentuan keabsahan syarat substansial itu sepenuhnya dikembalikan menjadi ranah lembaga lain yang memang diberikan kewenangan khusus oleh konstitusi negara.

Sumber detik.com