JAKARTA, CHANNELNESIA – Pemerintah menargetkan seluruh desa di Indonesia dapat menikmati akses listrik pada 2029–2030. Untuk mencapai sasaran tersebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta pemerintah daerah dan PT PLN (Persero) memperkuat pendataan wilayah yang belum teraliri listrik serta rumah tangga yang belum memiliki sambungan listrik sendiri.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pemerataan akses listrik masih menjadi pekerjaan besar, terutama di wilayah yang jaringan listriknya belum tersedia atau belum mampu memasok kebutuhan warga secara memadai.
“Jadi itu yang pemerintah lakukan, agar semua desa dan dusun wajib untuk mereka mendapatkan hak yang sama, yaitu manfaat pelayanan daripada listrik. Dan listrik ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tegas Bahlil saat meninjau program kelistrikan di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kamis, 15 Oktober 2026.
Menurut Bahlil, masih terdapat sekitar 11.000 desa yang belum memperoleh akses listrik dan jutaan rumah tangga yang belum memiliki sambungan sendiri. Pemerintah meminta pemda bersama PLN memetakan kebutuhan tersebut agar pembangunan jaringan dan bantuan dapat diarahkan secara tepat.
Bukan Hanya Membangun Jaringan
Persoalan pemerataan listrik tidak selalu berarti suatu wilayah sama sekali belum memiliki jaringan. Di sejumlah tempat, jaringan sudah tersedia, tetapi kualitas pasokan belum memadai atau warga belum mampu membayar pemasangan sambungan ke rumah.
Kondisi tersebut terlihat di Dusun Prau Bosok, Desa Muara Baru, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang. Sebagian keluarga sebelumnya masih bergantung pada sambungan listrik dari rumah tetangga karena belum memiliki sambungan sendiri, sementara tegangan listrik di wilayah tersebut juga perlu diperkuat.
Melalui Program Listrik Desa, pemerintah membangun jaringan tegangan menengah sepanjang 0,549 kilometer sirkuit, jaringan tegangan rendah sepanjang 0,91 kilometer sirkuit, serta satu gardu distribusi berkapasitas 50 kVA. Infrastruktur tersebut disiapkan untuk melayani 93 calon pelanggan rumah tangga.
Langkah ini menunjukkan bahwa pemerataan listrik memerlukan lebih dari sekadar pemasangan tiang. Kualitas tegangan, kapasitas jaringan, dan kemampuan warga memperoleh sambungan juga menentukan apakah listrik benar-benar dapat digunakan untuk menunjang kehidupan sehari-hari.
Bantuan Sambungan Listrik untuk Rumah Tangga
Pemerintah juga menjalankan program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) bagi rumah tangga yang memenuhi persyaratan. Bantuan ini mencakup instalasi listrik rumah, pemeriksaan dan Sertifikat Laik Operasi, biaya penyambungan ke jaringan PLN dengan daya 900 VA, serta token listrik perdana senilai Rp100.000.
Di Kabupaten Karawang, program BPBL pada 2026 menargetkan 683 rumah tangga. Hingga laporan Kementerian ESDM pada 15 Oktober, sebanyak 299 rumah tangga telah menikmati sambungan listrik, 360 telah terpasang dan menunggu penyalaan, sementara 24 lainnya masih dalam tahap pemasangan instalasi.
Sementara itu, di tingkat Jawa Barat, program BPBL pada 2026 ditargetkan menjangkau 25.000 rumah tangga. Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas akses listrik bagi masyarakat yang belum memiliki sambungan sendiri.
Listrik Berpengaruh pada Pendidikan dan Ekonomi Keluarga
Akses listrik yang memadai memiliki dampak langsung terhadap aktivitas masyarakat. Anak-anak dapat belajar dengan penerangan yang layak, keluarga dapat menggunakan peralatan rumah tangga, dan pelaku usaha kecil memiliki kesempatan menjalankan kegiatan produktif dengan dukungan energi listrik.
Di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan pasokan, listrik juga dapat mendukung penyimpanan bahan pangan, penggunaan peralatan usaha, serta akses terhadap layanan komunikasi dan informasi digital.
Namun, tersedianya sambungan listrik tidak otomatis menyelesaikan seluruh persoalan kesejahteraan. Kemampuan membayar tagihan, kestabilan pasokan, kondisi infrastruktur, dan dukungan ekonomi lokal tetap menjadi faktor penting agar manfaat listrik dapat dirasakan secara berkelanjutan.
Pendataan Menentukan Keberhasilan Target
Target pemerataan listrik pada 2029–2030 akan membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan PLN. Data yang akurat diperlukan untuk membedakan wilayah yang belum memiliki jaringan, wilayah dengan pasokan yang belum memadai, serta rumah tangga yang belum mampu memperoleh sambungan sendiri.
Pendataan tersebut juga penting untuk menentukan prioritas anggaran dan mencegah pembangunan yang tidak sesuai kebutuhan lapangan.
Pemerataan listrik pada akhirnya bukan hanya persoalan infrastruktur, melainkan bagian dari upaya memastikan masyarakat memiliki kesempatan yang lebih setara untuk belajar, bekerja, dan mengembangkan usaha.
Target 2029–2030 kini menjadi tolok ukur yang perlu diikuti dengan capaian nyata. Keberhasilannya akan terlihat ketika akses listrik yang aman dan andal benar-benar menjangkau warga, termasuk mereka yang selama ini belum menikmati layanan secara memadai.(Fn)
Sumber: Kementerian ESDM RI