SURABAYA, CHANNELNESIA – Polemik pemeriksaan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Airlangga (BEM Unair), M. Rizqi Senja Wirawan, masih menyisakan sejumlah pertanyaan hingga Senin (26/10/2026). Selain menyangkut dugaan keterkaitan aktivitas digital dengan ajakan aksi kerusuhan, persoalan ini turut menyoroti prosedur pemeriksaan, pengamanan telepon genggam, serta komunikasi antara kepolisian dan kalangan mahasiswa.
Peristiwa tersebut bermula pada Senin (19/10/2026), ketika Rizqi disebut dijemput petugas kepolisian dari kediamannya sekitar pukul 07.00 WIB. Berdasarkan keterangan BEM Unair, ia kemudian menjalani pemeriksaan di Polda Jawa Timur selama kurang lebih 1 x 24 jam dan dibebaskan pada Selasa (20/10/2026) pagi.
Informasi mengenai kronologi itu disampaikan BEM Unair melalui pernyataan tertulis yang dipublikasikan pada 21 Oktober 2026. Organisasi mahasiswa tersebut menyebut pengambilan alat komunikasi Rizqi selama proses pemeriksaan membuat aksesnya untuk menghubungi keluarga dan orang-orang terdekat menjadi terbatas.
Setelah dibebaskan, Rizqi menghadiri kegiatan silaturahmi BEM se-Jawa Timur bersama Kapolda Jatim pada hari yang sama. Namun, kehadiran tersebut kemudian menjadi bagian dari polemik karena BEM menyebut Rizqi berada dalam kondisi psikologis yang belum sepenuhnya pulih dan khawatir ketidakhadirannya dapat menimbulkan persoalan lanjutan.
Polda Jatim Bantah Ada Pemaksaan
Polda Jatim memberikan penjelasan berbeda mengenai persoalan undangan silaturahmi tersebut. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jatim, Kombes Pol. Jules Abraham Abast, menyatakan undangan telah dikirimkan melalui WhatsApp dan diterima oleh Rizqi.
Dalam keterangannya kepada IDN Times pada 22 Oktober 2026, Jules mengatakan, “Berdasarkan hasil pengecekan yang kami lakukan, tidak ditemukan adanya bentuk pemaksaan dari Polda Jatim kepada yang bersangkutan untuk menghadiri kegiatan tersebut.”
Jules menjelaskan bahwa pertemuan tersebut dimaksudkan sebagai ruang komunikasi terbuka bagi mahasiswa untuk menyampaikan pertanyaan, aspirasi, masukan, maupun kritik kepada kepolisian. Ia juga menyatakan pihaknya terbuka untuk mengklarifikasi apabila terdapat perbedaan persepsi mengenai komunikasi sebelum kegiatan berlangsung.
Dengan demikian, klaim mengenai adanya tekanan untuk menghadiri pertemuan masih perlu ditempatkan sebagai keterangan dari pihak BEM, sementara kepolisian membantah adanya pemaksaan.
Pengamanan Ponsel Menjadi Persoalan yang Perlu Dijelaskan
Persoalan lain yang mendapat perhatian adalah pengambilan dan pemeriksaan telepon genggam milik Rizqi. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya meminta kepolisian menjelaskan dasar hukum pengambilan perangkat tersebut, status penguasaannya selama pemeriksaan, prosedur pemeriksaan digital, serta perlindungan data pribadi yang tersimpan di dalamnya.
Kadiv Advokasi dan Kampanye LBH Surabaya, Ramli Himawan, menyoroti pentingnya dasar kewenangan dan prosedur yang jelas dalam pemeriksaan perangkat pribadi.
“Kepolisian tidak bisa begitu saja mengambil dan memeriksa perangkat pribadi seseorang tanpa menjelaskan dasar kewenangan, tujuan pemeriksaan, serta prosedur hukum yang menjadi landasannya,” tegas Ramli dalam keterangannya yang diberitakan Harian Disway pada 23 Oktober 2026.
Di sisi lain, Jules menyampaikan bahwa Polda Jatim menghormati keterangan Rizqi maupun pandangan LBH Surabaya. Ia juga menyatakan bahwa informasi mengenai rangkaian peristiwa sebelum kegiatan silaturahmi, termasuk proses permintaan keterangan atau pemeriksaan, sedang diperiksa dan didalami secara internal.
Pernyataan tersebut menjadi penting karena persoalan pengamanan perangkat digital tidak cukup dijelaskan hanya melalui perbedaan keterangan para pihak. Kejelasan prosedur, tujuan pemeriksaan, dan dasar kewenangan merupakan informasi yang dibutuhkan publik untuk memahami apakah tindakan aparat telah dilakukan sesuai ketentuan hukum.
Kampus Belum Memberikan Tanggapan
Hingga pemberitaan JawaPos.com pada Senin (26/10/2026), pihak Universitas Airlangga belum memberikan penjelasan substantif mengenai peristiwa tersebut.
Ketua Pusat Humas dan Protokol Unair, Pulung Siswantara, memberikan respons singkat ketika dihubungi media tersebut pada Minggu (25/10/2026).
“Kami masih belum bisa berkomentar,” ujar Pulung.
Belum adanya tanggapan substantif dari pihak kampus membuat sejumlah pertanyaan mengenai situasi yang dialami mahasiswa tersebut masih belum memperoleh penjelasan dari institusi pendidikan tempatnya berkuliah.
Dalam konteks ini, konfirmasi dari kampus, BEM Unair, Rizqi, dan kepolisian tetap diperlukan agar informasi yang berkembang tidak hanya bertumpu pada satu versi peristiwa.
Kebebasan Berpendapat dan Akuntabilitas Penegakan Hukum
Polemik ini perlu dilihat secara proporsional. Kepolisian memiliki kewenangan melakukan penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana berdasarkan ketentuan yang berlaku. Namun, pelaksanaan kewenangan tersebut juga harus dapat dijelaskan secara transparan dan menghormati hak warga negara.
Aktivitas digital, pengelolaan media kolektif, kritik terhadap kebijakan pemerintah, dan penyampaian informasi mengenai demonstrasi perlu dinilai berdasarkan fakta konkret serta konteksnya. Aktivitas tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana. Sebaliknya, dugaan pelanggaran hukum juga tidak dapat dikesampingkan tanpa pemeriksaan terhadap bukti yang relevan.
Karena itu, pertanyaan publik yang perlu dijawab bukan semata-mata apakah pertemuan antara mahasiswa dan kepolisian berlangsung, melainkan bagaimana proses pemeriksaan dilakukan, apa dasar pengambilan perangkat komunikasi, dan bagaimana hak pihak yang diperiksa dijamin selama proses tersebut.
Keterbukaan informasi dari kepolisian diperlukan untuk menjelaskan rangkaian peristiwa secara utuh. Sementara itu, keterangan dari pihak mahasiswa, pendamping hukum, dan kampus dapat membantu memastikan bahwa persoalan ini dipahami melalui informasi yang berimbang.
Hingga informasi yang tersedia pada 26 Oktober 2026, belum ditemukan penjelasan publik yang tuntas mengenai seluruh rangkaian pemeriksaan Rizqi dan dasar prosedural pengamanan perangkat komunikasinya. Polda Jatim sebelumnya menyatakan masih melakukan pengecekan internal. Perkembangan berikutnya perlu dipantau sebelum menarik kesimpulan mengenai ada atau tidaknya pelanggaran prosedur.(Fn)