CHANNELNESIA, SURABAYA – Rencana belanja logistik penanggulangan bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur untuk tahun anggaran 2027 menjadi perhatian setelah muncul alokasi Rp17,24 miliar pada pos pengadaan mi instan. Besarnya angka tersebut memunculkan pertanyaan mengenai dasar perhitungan kebutuhan, transparansi pengadaan, hingga mekanisme distribusi bantuan kepada masyarakat terdampak bencana.
Sorotan itu disampaikan Komisi E DPRD Jawa Timur dalam rapat paripurna penyampaian laporan komisi terhadap Rancangan APBD (RAPBD) Jawa Timur 2027 pada Rabu, 28 Oktober 2026.
Juru Bicara Komisi E DPRD Jatim, Hikmah Bafaqih, mengungkapkan bahwa total belanja dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BPBD Jatim 2027 tercatat sekitar Rp130,44 miliar. Dari jumlah tersebut, subkegiatan penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana menyerap anggaran Rp67,09 miliar atau sekitar 51,44 persen.
Selain pos mi instan, anggaran logistik tersebut mencakup pengadaan selimut senilai Rp9,51 miliar, velbed sebanyak 1.901 unit senilai Rp5,90 miliar, paket sembako Rp3,81 miliar, terpal Rp2,75 miliar, serta kasur lipat Rp2,12 miliar.
Komisi E menilai konsentrasi anggaran pada subkegiatan tersebut harus disertai dasar kebutuhan yang kuat, rencana distribusi terperinci, serta pengendalian persediaan yang ketat.
“Tanpa stock opname dan proyeksi kebutuhan per kabupaten/kota, risiko penumpukan barang, kedaluwarsa, duplikasi dengan anggaran kabupaten/kota, dan kehilangan manfaat akan meningkat,” ujar Hikmah dalam keterangannya terkait pembahasan anggaran tersebut.
BPBD menyebut angka masih usulan awal
Menanggapi sorotan tersebut, Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur Gatot Soebroto menjelaskan bahwa angka Rp17,2 miliar yang tercatat pada pos mi instan masih merupakan usulan awal dan belum menjadi alokasi final.
Menurut Gatot, nilai tersebut tidak seluruhnya diperuntukkan bagi pembelian mi instan. Sejumlah kebutuhan logistik dan peralatan penanggulangan bencana lainnya ikut dimasukkan sementara ke dalam pos tersebut karena belum seluruh nomenklatur barang tersedia dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
“Memang benar terdapat anggaran Rp17,2 miliar di pos mi instan, namun itu masih sebagai usulan awal yang nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan hingga ditetapkan di 2027,” kata Gatot dalam keterangan yang diterima pada Senin, 2 November 2026.
Ia menjelaskan, penginputan sementara dilakukan sembari menunggu usulan Standar Satuan Harga (SSH) dan Standar Biaya Umum (SBU) 2027 dibuka dan diterima Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Gatot juga menyebut perencanaan logistik dan distribusi bantuan mempertimbangkan kebutuhan pemerintah kabupaten/kota serta kebutuhan pengungsi apabila terjadi bencana, terutama dalam skala besar.
Sebagai pembanding, BPBD Jatim menyebut anggaran pengadaan mi instan pada 2026 sebesar Rp89.687.500 dan masuk dalam paket sembako.
Transparansi tetap menjadi pekerjaan rumah
Penjelasan BPBD mengenai status usulan awal menjadi bagian penting dalam memahami angka yang muncul dalam dokumen perencanaan. Namun, persoalan pengawasan tidak berhenti pada penjelasan nomenklatur anggaran.
Publik tetap membutuhkan informasi mengenai rincian barang yang sebenarnya direncanakan, jumlah dan kondisi stok yang sudah tersedia, dasar penghitungan kebutuhan, harga satuan, serta daerah tujuan distribusi.
Data tersebut penting agar belanja logistik tidak hanya terserap secara administratif, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat ketika bencana terjadi.
Terlebih, anggaran yang tercantum dalam RKA masih berada dalam proses pembahasan dan penyesuaian. Karena itu, perkembangan berikutnya perlu dilihat dari dokumen anggaran yang diperbarui, hasil pembahasan bersama DPRD dan TAPD, serta rincian pengadaan setelah ditetapkan.
Pengawasan yang terbuka akan membantu memastikan bahwa setiap rupiah anggaran kebencanaan memiliki dasar kebutuhan yang jelas dan manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.(Fn)
Sumber: BPBD Jawa Timur, DPRD Jawa Timur