JAKARTA, CHANNELNESIA – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia kembali menjadi sorotan regional setelah pemerintah Singapura mengidentifikasi tujuh perusahaan yang diduga berkaitan dengan kebakaran di sejumlah wilayah Sumatra. Pemerintah Singapura meminta perusahaan-perusahaan tersebut mengambil langkah konkret untuk menangani kebakaran dan mencegah kabut asap lintas batas semakin meluas.

Perkembangan ini menjadi perhatian pada Minggu, 18 Oktober 2026, ketika dampak karhutla masih dirasakan di berbagai wilayah Indonesia. Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kerusakan lingkungan, tetapi juga menyangkut kualitas udara, kesehatan masyarakat, aktivitas transportasi, dan hubungan antarnegara di kawasan Asia Tenggara.

Singapura Minta Perusahaan Bertindak

Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Hidup Singapura, Grace Fu, menyampaikan peringatan kepada perusahaan-perusahaan yang teridentifikasi dalam penyelidikan National Environment Agency (NEA).

Pemerintah Singapura meminta perusahaan terkait menghentikan pembakaran hutan dan lahan, menyampaikan langkah penanganan kebakaran, serta menjelaskan upaya pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang.

Tujuh perusahaan yang disebut dalam laporan tersebut adalah Bumi Andalas Permai, Bumi Mekar Hijau, Paramitra Mulia Langgeng, Sumatera Alam Anugerah, SBA Wood Industries, Hutan Lestari Raya, dan Bangkanesia.

Namun, identifikasi tersebut tidak serta-merta membuktikan bahwa seluruh perusahaan itu melakukan pembakaran. Penentuan tanggung jawab masing-masing pihak tetap memerlukan pemeriksaan dan bukti yang memadai.

Grace Fu juga menyatakan bahwa hubungan perusahaan-perusahaan tersebut dengan pelanggan atau entitas lain belum seluruhnya dapat dipastikan.

BMKG Catat Ratusan Titik Panas

Di dalam negeri, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat 478 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi pada 16 Oktober 2026.

Sumatera Selatan mencatat jumlah terbanyak, yakni 189 titik panas. Selanjutnya, Jawa Timur mencatat 89 titik, Papua Selatan 63 titik, sedangkan Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah masing-masing mencatat 26 titik.

Plt. Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Andri Ramdhani, menjelaskan bahwa sebaran asap masih terpantau di sebagian besar Sumatra dan Kalimantan, Sulawesi bagian tengah hingga selatan, Kepulauan Maluku, serta sebagian besar Papua.

BMKG juga melaporkan bahwa asap yang sempat memasuki wilayah Jabodetabek mulai bergerak menjauh pada 17 Oktober. Meski demikian, sisa sebaran asap masih terdeteksi di Pesisir Barat Banten pada ketinggian sekitar 3 hingga 5,4 kilometer.

Data tersebut memperlihatkan bahwa penanganan karhutla membutuhkan pemantauan berkelanjutan. Berkurangnya asap di satu wilayah tidak otomatis berarti kebakaran telah terkendali di seluruh daerah terdampak.

Dampak Menjalar ke Transportasi

Kabut asap juga menimbulkan persoalan bagi sektor transportasi. Laporan pada 18 Oktober menyebut dampak asap meluas hingga Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Kalimantan, Papua, dan Sumatra.

Sejumlah bandara di kawasan tersebut dilaporkan terdampak kondisi kabut asap. Gangguan jarak pandang berpotensi memengaruhi keselamatan penerbangan, sehingga operator dan otoritas penerbangan perlu menyesuaikan operasional berdasarkan kondisi aktual.

Dampak karhutla juga dapat dirasakan masyarakat melalui penurunan kualitas udara dan meningkatnya risiko gangguan pernapasan, terutama bagi anak-anak, lansia, serta orang dengan kondisi kesehatan yang rentan.

Penegakan Hukum dan Pencegahan Jadi Sorotan

Perkembangan terbaru ini kembali menegaskan pentingnya penanganan karhutla melalui dua jalur sekaligus, yakni pemadaman di lapangan dan penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab.

Pemeriksaan terhadap perusahaan perlu dilakukan secara transparan, berbasis bukti, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Di sisi lain, pencegahan kebakaran, pengawasan konsesi, serta kesiapan petugas di daerah rawan menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko berulangnya bencana.

Kabut asap lintas batas juga menunjukkan bahwa persoalan lingkungan tidak berhenti pada batas administratif suatu negara. Karena itu, koordinasi regional tetap diperlukan agar penanganan karhutla dapat dilakukan secara efektif dan dampaknya terhadap masyarakat dapat ditekan.(Amy)