SEMARANG, CHANNELNESIA — Bupati Pati nonaktif Sudewo dijatuhi hukuman 8 tahun 6 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Semarang, Rabu (21/10/2026). Putusan tersebut berkaitan dengan perkara korupsi proyek Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) serta pemerasan dalam pengisian perangkat desa di Kabupaten Pati.

Dalam sidang putusan yang dipimpin Hakim Ketua Edwin Pudyono, majelis hakim juga menjatuhkan pidana denda sebesar Rp300 juta. Apabila denda tersebut tidak dibayarkan sesuai ketentuan putusan, hukuman itu diganti dengan pidana kurungan selama 100 hari.

Selain pidana penjara dan denda, Sudewo diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp3,5 miliar. Ketentuan dalam putusan menyebutkan, apabila uang pengganti tidak dibayarkan dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi kewajiban tersebut.

Terbukti dalam Perkara Suap dan Gratifikasi

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan Sudewo terbukti menerima suap sebesar Rp1,3 miliar serta gratifikasi berupa uang dan barang dengan nilai total Rp2,1 miliar dalam perkara yang berkaitan dengan proyek DJKA.

Dalam perkara pengisian perangkat desa, Sudewo juga dinyatakan terbukti menyalahgunakan kewenangannya untuk memperkaya diri sendiri maupun pihak lain melalui praktik pemerasan terhadap sejumlah calon perangkat desa.

Majelis hakim menilai perbuatan tersebut tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Perbuatan itu juga dinilai berdampak terhadap kredibilitas pemerintah, mengingat Sudewo pernah menjalankan fungsi sebagai anggota DPR dan menjabat sebagai kepala daerah.

Meski demikian, majelis hakim menolak tuntutan jaksa penuntut umum mengenai pencabutan hak Sudewo untuk dipilih dalam jabatan publik.

Sudewo Akan Ajukan Banding

Menanggapi putusan tersebut, Sudewo menyatakan tidak menerima vonis yang dijatuhkan kepadanya dan akan mengajukan upaya hukum banding.

Pernyataan itu disampaikan seusai persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang. Sudewo menilai fakta-fakta persidangan tidak digunakan sebagaimana mestinya dalam pertimbangan putusan. Ia juga meminta para pendukungnya tetap tertib dan menghormati mekanisme hukum yang berlaku.

Vonis 8 tahun 6 bulan penjara tersebut sama dengan tuntutan pidana yang diajukan jaksa penuntut umum sebelumnya.

Dengan pernyataan akan mengajukan banding, perkara ini masih berpotensi berlanjut melalui proses hukum berikutnya. Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada langkah hukum yang ditempuh dan proses pemeriksaan di tingkat peradilan berikutnya.(Amy)