PADANG, CHANNELNESIA — Pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) mulai diterapkan untuk mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kota Padang, Sumatera Barat. Teknologi ini digunakan untuk membantu memetakan kondisi infrastruktur vital dan pusat aktivitas ekonomi yang terdampak, sehingga pemerintah daerah memiliki gambaran lebih terperinci dalam menentukan prioritas penanganan.

Langkah tersebut dilakukan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Kreativitas Teknologi dengan menggandeng Niriksagara, perusahaan rintisan atau startup yang bergerak di bidang pemetaan infrastruktur berbasis AI dan kecerdasan geospasial. Kolaborasi ini menjadi salah satu upaya untuk memanfaatkan inovasi teknologi dalam mendukung pemulihan wilayah setelah bencana.

Pemetaan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada pendataan kerusakan, tetapi juga diarahkan untuk membantu pemerintah memahami kebutuhan penanganan di setiap lokasi. Informasi yang terkumpul diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan infrastruktur yang membutuhkan perhatian lebih dahulu, termasuk fasilitas publik dan kawasan yang menopang kegiatan ekonomi masyarakat.

Direktur Kreativitas Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif, Dandy Yudha Feryawan, menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi tersebut berangkat dari kebutuhan nyata di lapangan. Menurutnya, data yang lebih terperinci dapat membantu pemerintah daerah melihat kondisi dan kebutuhan rehabilitasi maupun rekonstruksi secara lebih jelas.

“Melalui pemetaan ini, kami berharap dapat memberikan gambaran dan data yang lebih jelas mengenai kondisi dan kebutuhan rehabilitasi serta rekonstruksi di setiap lokasi sehingga dapat membantu pemerintah daerah untuk menentukan titik-titik yang memerlukan perhatian hingga penanganan lebih lanjut,” ujar Dandy dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

Penerapan teknologi ini juga menunjukkan bagaimana inovasi dari perusahaan rintisan dalam negeri dapat dimanfaatkan untuk menjawab persoalan kebencanaan. Niriksagara sendiri merupakan pemenang Ekraftech Innovation Challenge 2025, sebuah ajang yang berkaitan dengan pengembangan inovasi teknologi di sektor ekonomi kreatif.

Dalam pelaksanaannya, tim melakukan pengumpulan dokumentasi berupa foto, video, serta citra udara yang diambil menggunakan drone. Data tersebut kemudian diolah dengan dukungan AI, computer vision, dan geospatial intelligence untuk menghasilkan gambaran kondisi lokasi yang menjadi sasaran pemetaan.

Co-Founder Niriksagara, Fransiscus Leonardo Siahaan, mengatakan hasil pemetaan diharapkan dapat membantu pemerintah daerah memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai kondisi wilayah dan kebutuhan penanganannya.

“Sehingga dapat menjadi gambaran yang jelas bagi Pemerintah Kota Padang dalam melihat kondisi dan kebutuhan penanganan. Kami juga terbuka untuk berkoordinasi dengan dinas terkait apabila diperlukan data tambahan,” jelas Fransiscus.

Sejumlah lokasi menjadi bagian dari proses pemetaan tersebut. Di antaranya Jembatan dan Saluran Irigasi Gunung Nago, Jembatan Kalawi, Bendungan Lubuk Minturun, kawasan pertanian Batu Busuk, serta kompleks Balai Kota dan Gedung DPRD Padang.

Pemilihan lokasi tersebut memperlihatkan bahwa pemulihan pascabencana membutuhkan perhatian terhadap berbagai jenis fasilitas. Infrastruktur penghubung seperti jembatan, jaringan irigasi, dan bendungan memiliki peran penting bagi mobilitas warga serta aktivitas pertanian. Sementara itu, kawasan pertanian menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan karena berkaitan dengan keberlanjutan mata pencaharian masyarakat.

Dengan dukungan data yang lebih terstruktur, pemerintah daerah diharapkan dapat mengidentifikasi kebutuhan penanganan secara lebih tepat. Namun, hasil pemetaan teknologi tetap harus dipadukan dengan pemeriksaan lapangan dan penilaian dari instansi yang memiliki kewenangan di masing-masing sektor.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang, Tommy TRD, menyambut baik kolaborasi tersebut. Dalam prosesnya, perangkat daerah turut dilibatkan agar informasi yang dihasilkan dapat menggambarkan kondisi sebenarnya dan sesuai dengan kebutuhan penanganan di lapangan.

“Kami menyambut baik pemetaan ini. Perangkat daerah turun langsung sesuai kewenangan masing-masing agar data sebenarnya mampu menggambarkan kondisi di lapangan dan informasinya akan membantu kami melihat prioritas penanganan di titik-titik terdampak,” ungkap Tommy.

Kolaborasi lintas sektor tersebut melibatkan Dinas Komunikasi dan Informatika serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang sebagai koordinator ekosistem. Dukungan teknis juga melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pertanian, khususnya untuk pemetaan infrastruktur dan lahan produktif.

Koordinasi diperlukan agar informasi yang dikumpulkan tidak berhenti sebagai data digital semata, tetapi dapat ditindaklanjuti oleh instansi terkait sesuai tugas dan kewenangannya. Hasil pemetaan juga dibahas bersama pemerintah kota dan pemangku kepentingan untuk melihat kebutuhan rehabilitasi serta rekonstruksi yang perlu diprioritaskan.

Dalam rapat koordinasi pada 7 Oktober 2026, Staf Ahli Pemerintahan, Hukum, dan Politik Kota Padang, Raf Indria, meminta agar temuan dari Kementerian Ekonomi Kreatif dan Niriksagara ditindaklanjuti oleh dinas terkait. Tindak lanjut tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan informasi yang tersedia dapat mendukung proses pemulihan secara nyata.

Kementerian Ekonomi Kreatif menegaskan bahwa pemetaan berbasis teknologi ini merupakan uji penerapan atau Proof of Concept untuk melihat bagaimana inovasi tersebut dapat digunakan dalam penanganan pascabencana. Teknologi itu tidak dimaksudkan menggantikan proses perencanaan maupun kewenangan pemerintah daerah, melainkan menyediakan tambahan informasi yang dapat membantu proses pengambilan keputusan.

Pemanfaatan AI dalam pemulihan wilayah juga memperlihatkan semakin luasnya peran teknologi di luar sektor bisnis dan layanan digital. Pengolahan data visual, citra udara, serta informasi geospasial dapat membantu menyajikan kondisi wilayah secara lebih sistematis, terutama ketika pemerintah perlu menilai banyak lokasi dengan kebutuhan penanganan yang berbeda-beda.

Meski demikian, efektivitas teknologi tersebut tetap bergantung pada kualitas data, ketepatan analisis, dan koordinasi antarlembaga. Data yang dihasilkan perlu diperiksa serta disesuaikan dengan kondisi aktual agar keputusan yang diambil tidak hanya mengandalkan gambaran digital, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan masyarakat di lapangan.

Bagi Kota Padang, pemetaan ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan untuk menyusun langkah pemulihan yang lebih terarah. Dengan menggabungkan inovasi teknologi, pemeriksaan langsung, dan koordinasi lintas instansi, proses rehabilitasi serta rekonstruksi diharapkan dapat berjalan berdasarkan kebutuhan riil wilayah terdampak.

Kolaborasi tersebut sekaligus membuka peluang bagi pengembang teknologi nasional untuk berkontribusi dalam penanganan persoalan publik. Inovasi karya anak bangsa tidak hanya berpotensi menciptakan peluang usaha, tetapi juga dapat membantu pemerintah dan masyarakat menghadapi tantangan, termasuk kebutuhan pemulihan setelah bencana.(Amy)