Penulis: Fanny A.
CHANNELNESIA, JAKARTA – Nama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk kembali menjadi sorotan dalam persidangan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah.
Dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (18/11/2026), terungkap adanya pembayaran jasa pendampingan hukum sekitar Rp1,3 miliar dari lingkungan Krakatau Steel kepada DR Law Firm, kantor hukum milik Don Ritto alias Idon.
Fakta tersebut disampaikan mantan Vice President Legal and Risk Management PT Krakatau Steel, Rachman Hidayat, yang dihadirkan sebagai saksi dalam perkara tersebut.
Saat ditanya mengenai nilai kontrak jasa hukum antara Krakatau Steel dengan kantor hukum Don Ritto, Rachman mengaku telah meminta stafnya melakukan pengecekan.
"Saya cek ke staf saya sekitar Rp1,3-an (miliar), Pak," ujar Rachman dalam persidangan sebagaimana diberitakan detikNews, Rabu (18/11/2026).
Pembayaran Dilakukan Dua Kali
Dalam persidangan, penasihat hukum Don Ritto turut membacakan uraian surat dakwaan mengenai transaksi pembayaran tersebut.
Berdasarkan dokumen dakwaan yang dibacakan di ruang sidang, pembayaran kepada DR Law Firm dilakukan melalui dua kali transfer, yakni sebesar Rp1,18 miliar pada 2022 dan Rp129 juta pada 2023.
Jika diakumulasikan, total pembayaran tersebut mencapai sekitar Rp1,309 miliar.
Namun, ketika dimintai penjelasan lebih lanjut mengenai teknis pembayaran, Rachman mengaku tidak mengetahui secara terperinci berapa kali transfer dilakukan maupun rekening yang digunakan dalam setiap transaksi.
Ia menjelaskan bahwa proses pemeriksaan tagihan dilakukan oleh staf, sedangkan verifikasi pembayaran menjadi kewenangan bagian keuangan perusahaan.
"Keuangan yang memverifikasi, Pak, bisa dibayar atau tidak dibayar," jelasnya.
Rachman juga menyatakan tidak memberikan persetujuan secara langsung terhadap setiap pembayaran karena proses tersebut mengikuti mekanisme internal perusahaan.
Berkaitan dengan Persoalan PT Krakatau Niaga Indonesia
Dalam keterangannya, Rachman menjelaskan bahwa pendampingan hukum tersebut berkaitan dengan persoalan yang dihadapi PT Krakatau Niaga Indonesia (KNI), anak perusahaan Krakatau Steel.
Persoalan tersebut menyangkut penyelesaian sisa kewajiban PT Cahaya Baja Sukses (CBS) kepada KNI.
Nama DR Law Firm kemudian muncul dalam rangkaian persidangan perkara dugaan TPPU yang menempatkan Febrie Adriansyah, Don Ritto, dan Nurman Herin sebagai terdakwa.
Dalam persidangan yang sama, Rachman juga mengungkap pernah mendengar Ferry Yanto Hongkiriwang alias Ferry Boboho menyebut mengenal sejumlah pejabat tinggi di Indonesia, termasuk nama Febrie Adriansyah.
Keterangan tersebut menjadi bagian dari pendalaman hubungan antara sejumlah pihak yang muncul dalam perkara tersebut.
Menjadi Catatan dalam Pembuktian Perkara
Terungkapnya pembayaran jasa hukum senilai Rp1,3 miliar ini menambah rangkaian fakta transaksi yang diperdalam dalam persidangan perkara dugaan TPPU tersebut.
Meski demikian, keberadaan pembayaran jasa hukum tidak serta-merta membuktikan adanya tindak pidana. Keabsahan kontrak, pelaksanaan pekerjaan, mekanisme pembayaran, serta keterkaitannya dengan konstruksi perkara tetap harus diuji melalui proses pembuktian di pengadilan.
Dalam perkara ini, Febrie Adriansyah didakwa melakukan TPPU dengan nilai mencapai Rp346,74 miliar dan 440.990 dolar AS. Jaksa juga mendakwanya melakukan pemerasan terhadap pengusaha Tan Kian senilai Rp55 miliar.
Seluruh dakwaan tersebut masih harus dibuktikan melalui persidangan dan belum merupakan putusan bersalah yang berkekuatan hukum tetap.
Bagi publik, kesaksian mantan pejabat legal Krakatau Steel tersebut menjadi bagian penting untuk mencermati bagaimana hubungan transaksi jasa hukum dengan rangkaian perkara yang kini tengah diuji di meja hijau.
Sumber: detikNews, Suara.com, dan Monitor Indonesia