SITUBONDO, CHANNELNESIA - edisi Jum'at 23 Oktober 2026__
Di Situbondo, tahun anggaran 2026 adalah tahun panen revitalisasi. Dari ujung Besuki hingga ujung Banyuputih, dari bangunan PAUD yang catnya mengelupas hingga SMP yang atapnya bocor, semua dapat jatah. RKB dibangun, atap galvalum dinaikkan, anggaran negara dikucurkan.
Di atas kertas, program ini adalah cerita sukses. Lancar jaya.
Tapi di lapangan, cerita sukses itu berisik oleh suara palu yang tak memakai helm. Oleh papan proyek yang tak pernah berdiri. Oleh P2SP, ujung tombak pengawasan, yang hanya diajak tanda tangan, bukan diajak mengawasi. Oleh pengadaan material yang datangnya misterius, perginya tak tercatat.
Kritik media dianggap angin lalu. Berita tajam dianggap angin kentut. Pelaku kegiatan acuh, menutup telinga rapat-rapat. Mereka lupa, angin yang diabaikan terus-menerus, lama-lama bisa menjadi badai.
Dan di tengah kebisingan pembiaran itu, ada satu sosok yang luput dari bidikan kamera: Tukang Galvalum.
Siapa dia? Dari mana ijazahnya? Pernahkah ia diuji?
KAMI CEK: TUKANG ITU PUNYA SKT ATAU HANYA PUNYA NEKAT?
Channelnesia tidak sedang mempersoalkan siapa yang dapat proyek. Kami mempersoalkan siapa yang naik ke atas atap.
Karena tukang galvalum bukan kuli angkut pasir. Ia adalah jabatan konstruksi yang diatur negara. Namanya dalam kamus LPJK adalah Tukang Pasang Rangka Atap Baja Ringan / Tukang Konstruksi Baja Ringan. Ia masuk dalam kategori tenaga terampil, Jenjang Operator Kelas 1, 2, 3.
Dan untuk menjadi tukang itu, negara melalui UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Pasal 70 mewajibkan satu lembar sakti: Sertifikat Keterampilan Kerja (SKT) yang kini bernama Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi.
Tanpa SKK itu, seorang tukang adalah ilegal secara kompetensi. Sesederhana itu. Seperti dokter tanpa STR, sopir bus tanpa SIM B2 umum. Mau sehebat apa pun ia mengaku bisa, negara tidak mengakuinya.
Foto SKT yang beredar itu adalah buktinya. Di situ tertulis jelas: Kualifikasi, Masa Berlaku 3 Tahun, dikeluarkan oleh asosiasi yang diakreditasi LPJK. Untuk mendapatkan Kelas 3 saja, yang lulusan SD, wajib punya pengalaman 3 tahun sejak usia 17 tahun. Kalau tidak berijazah, wajib 6 tahun pengalaman. Ini bukan sertifikat yang dicetak di rental komputer dekat alun-alun.
Mekanismenya pun berdarah-darah, bukan sulap:
Pertama, ia harus mendaftar ke LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) yang terlisensi BNSP dan terakreditasi LPJK Kementerian PUPR.
Kedua, verifikasi dokumen mati-matian: KTP, ijazah, NPWP, pengalaman kerja.
Ketiga, yang paling penting: Uji Kompetensi tertulis dan praktik oleh asesor. Ia diuji cara pasang kuda-kuda, cara hitung beban, cara baut yang benar, cara membaca gambar. Bukan diuji oleh mandor yang juga tidak punya sertifikat.
Keempat, jika lulus, baru SKK diterbitkan, berlaku 3 tahun, tercatat di sistem digital nasional.
Lantas, pertanyaannya menukik: Apakah tukang galvalum yang sekarang bergelantungan di atas RKB SD Negeri di Situbondo itu sudah melewati proses itu?
Atau ia hanya modal nekat, modal berani tinggi, modal pernah pasang kanopi di rumah tetangga, lalu tiba-tiba disuruh memasang atap sekolah untuk 30 anak?
JANGAN SALAHKAN TUKANG, SALAHKAN SISTEM YANG MEMBIARKAN
Kami tidak sedang merendahkan profesi tukang. Justru kami sedang meninggikan derajatnya. Karena tukang bersertifikat adalah tukang yang dihargai negara. Upahnya lebih layak, keselamatannya terjamin, keahliannya diakui.
Yang kami serang adalah sistem yang mempekerjakan tukang tanpa perlindungan kompetensi.
Dan jika tukang galvalumnya saja tidak bersertifikat, bagaimana dengan yang lain?
Papan Proyek yang Hilang: Itu bukan sekadar lupa. Itu pelanggaran prinsip transparansi bantuan pemerintah. Masyarakat berhak tahu berapa anggaran, berapa volume, kapan selesai.
K3 dan APD yang Diabaikan: Jika helm saja tidak dipakai, bagaimana kita yakin ia paham cara pasang safety harness di ketinggian 6 meter? Statistik PUPR jelas: 70% kecelakaan kerja fatal konstruksi disebabkan kurangnya kompetensi dan K3. Atap sekolah bukan tempat uji nyali.
P2SP yang Tidak Dilibatkan Sepenuhnya: Ini yang paling menyakitkan. P2SP adalah guru dan komite sekolah yang ditunjuk negara untuk mengawasi. Jika mereka tidak dilibatkan, siapa yang mengawasi mutu adukan semen? Siapa yang memastikan besi yang datang SNI? Mereka hanya disuruh tanda tangan berita acara serah terima di akhir, padahal di awal mereka buta.
Material yang Misterius: Galvalum ada yang 0,30 mm, ada yang 0,45 mm. Baja ringan ada yang asli, ada yang KW. Tanpa P2SP yang paham, tanpa tukang yang mengerti spesifikasi, yang datang bisa saja material tipis yang akan berkarat 2 tahun lagi.
CHANNELNESIA MENUNTUT JAWABAN TERBUKA
Maka, Channelnesia, dengan bahasa sastra yang paling tajam dan tanpa basa-basi, menuntut:
Kepada Kepala Sekolah dan P2SP di seluruh Situbondo: Tunjukkan SKT/SKK asli tukang galvalum Anda. Foto dan unggah. Bukan fotokopinya, tapi tunjukkan aslinya saat monitoring. Sesuai aturan, penyedia wajib menghadirkan personil sesuai penawaran dan dapat menunjukkan SKT asli.
Kepada Dinas Pendidikan Situbondo: Audit ulang semua titik revitalisasi. Jangan hanya audit keuangan, tapi audit kompetensi. Berapa tukang baja ringan yang sudah punya SKK Kelas 2 dan Kelas 3?
Kepada Pelaksana: Jangan jadikan sekolah sebagai bengkel latihan tukang magang.
Ingat, RKB yang Anda bangun itu bukan gudang. Di bawah atap galvalum itu, setiap pagi akan ada anak-anak yang mengeja huruf A, B, C. Mereka menatap papan tulis, tidak tahu bahwa di atas kepala mereka, ada rangka baja yang dipasang oleh seseorang yang mungkin tidak pernah diuji kompetensinya.
Jika suatu hari angin kencang Situbondo datang dan atap itu melayang, siapa yang akan Anda salahkan? Angin?
Tidak. Yang salah adalah kita semua yang hari ini diam, yang menganggap SKT hanya selembar kertas.
Padahal, selembar kertas itu adalah nyawa.
#CekTukangGalvalumMu
Tim Investigasi Channelnesia - Situbondo (Ubay)