CHANNELNESIA, BANDUNG – Dugaan korupsi tunjangan perumahan dan transportasi pimpinan serta anggota DPRD Kabupaten Indramayu periode anggaran 2022–2025 memasuki babak baru. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat menahan Wakil Bupati Indramayu, Syaefudin, bersama seorang mantan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD berinisial IH. Perkara tersebut diduga menyebabkan kerugian keuangan negara atau daerah mencapai Rp18,79 miliar.

Penahanan dilakukan pada Rabu, 21 Oktober 2026, setelah kedua tersangka menjalani pemeriksaan di Kantor Kejati Jawa Barat, Bandung. Syaefudin sebelumnya menjabat Ketua DPRD Indramayu periode 2019–2024, saat dugaan penyimpangan tunjangan tersebut terjadi.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jawa Barat, Nur Sricahyawijaya, menjelaskan bahwa penyidik menahan kedua tersangka untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.

“Setelah menjalani pemeriksaan kurang lebih enam jam, penyidik melakukan penahanan terhadap tsk S dan tsk IH di Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung selama 20 hari, terhitung sejak 21 Oktober 2026 sampai dengan 9 November 2026,” ujar Nur.

Berawal dari penetapan tunjangan pada 2021

Berdasarkan penjelasan penyidik Kejati Jawa Barat, perkara ini bermula pada September 2021. Saat itu, Syaefudin diduga berinisiatif menaikkan besaran tunjangan perumahan dan transportasi bagi pimpinan serta anggota DPRD Indramayu untuk tahun anggaran 2022.

Besaran tunjangan perumahan ditetapkan sebesar Rp30 juta per bulan untuk ketua, Rp28,5 juta untuk wakil ketua, dan Rp27 juta untuk anggota DPRD.

Sementara itu, tunjangan transportasi ditetapkan sebesar Rp25 juta per bulan untuk ketua, Rp20 juta untuk wakil ketua, dan Rp17 juta untuk anggota DPRD.

Penyidik menduga penetapan besaran tunjangan tersebut dilakukan tanpa dokumen pendukung yang memadai dan sebelum penilaian ulang oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

Dalam perkembangan berikutnya, pada 2023, dilakukan evaluasi tunjangan perumahan melalui penilaian KJPP Latief, Hanif dan Rekan. Penyidik menduga terdapat draf besaran tunjangan yang nilainya dinaikkan 15 persen dari hasil penilaian tersebut.

Menurut penyidik, kenaikan itu diduga dimaksudkan untuk mengakomodasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Padahal, pajak tersebut merupakan kewajiban pribadi penerima tunjangan dan tidak semestinya dibebankan kepada anggaran daerah.

Dugaan penyimpangan inilah yang menjadi bagian penting dalam proses pengusutan perkara.

Kerugian daerah mencapai Rp18,79 miliar

Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat, dugaan penyimpangan dalam perkara tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara atau daerah sebesar Rp18.798.515.457.

Nilai tersebut menjadi salah satu dasar penting dalam penyidikan. Namun, proses hukum tetap diperlukan untuk menguji peran masing-masing tersangka, rangkaian perbuatan yang disangkakan, serta pertanggungjawaban pidana berdasarkan alat bukti di persidangan.

Kasus ini juga menjadi sorotan karena menyangkut pengelolaan anggaran tunjangan pejabat legislatif daerah. Penetapan nilai tunjangan yang bersumber dari anggaran publik semestinya didukung dasar perhitungan dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan.

Satu tersangka belum diperiksa

Selain Syaefudin dan IH, Kejati Jawa Barat menetapkan Sekretaris DPRD Indramayu berinisial AF sebagai tersangka dalam perkara yang sama.

Namun, AF belum menjalani pemeriksaan pada 21 Oktober 2026. Menurut keterangan Kejati Jawa Barat, penasihat hukumnya menyampaikan surat keterangan dokter dan mengajukan permohonan penundaan pemeriksaan.

Penyidik masih perlu melanjutkan pemeriksaan untuk memperjelas dugaan peran masing-masing pihak dalam penetapan dan pembayaran tunjangan tersebut.

Syaefudin dan IH ditahan selama 20 hari, terhitung sejak 21 Oktober hingga 9 November 2026, untuk kepentingan penyidikan.

Keduanya disangkakan dengan ketentuan pidana korupsi, termasuk Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c KUHP dan ketentuan terkait dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan pasal subsidiair sebagaimana disampaikan penyidik.

Hingga tahap ini, perkara masih berada dalam proses hukum. Penetapan tersangka dan penahanan bukan merupakan putusan bersalah. Pembuktian mengenai dugaan tindak pidana dan pertanggungjawaban masing-masing pihak akan ditentukan melalui proses peradilan.(Fn)